29
Okt
07

konversi hutan terus berlanjut

Jangan kan untuk melakukan rehabilitasi, bahkan kawasan hutan yang adapun disikat habis. Tidak tanggung-tanggung kawasan tersebut dirubah untuk kepentingan yang merusak. Misalnya saja kawasan hutan dirubah menjadi kawasan pertambangan, jelas kawasan hutan akan hancur. Atau dirubah menjadi kawasan perkebunana kelapa sawit yang jelas merubah fungsi hutan dalam waktu lama dan terjadi penghacuran ekologis.

Hal ini terjadi di kabupaten tanah laut. Beberapa perusahaan pertambangan biji besi sudah memasuki kawasan hutan dan ada 16 perusahaan perkebunan yang arealnya masuk kawasan hutan berdasarkan data dishut kabupaten Tanah Laut yang dikutip oleh Banjarmasin post 26/10/07 .

perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

No Perkebunan Perambah Hutan
1 Sarana Subur Agrisindo
2 Candi Arta
3 Bumi Raya Investindo
4 Lunik Anugerah
5 Meratusindo Nugraha Sentosa
6 Citra Putra Kebun Asri
7 Emida
8 Kintap Jaya Wattindo
9 Smart and Co
10 Damit Mitra Sekawan
11 Indoraya Everlatex
12 Malindo Jaya Diraja
13 Sinar Surya Jorong
14 Bridgeston Kalimantan Plantation
15 Pola Kahuripan Inti Sawit
16 PTPN XIII
17 Bangun Kalimantan
Sumber Data: Dinas Kehutanan Tanah Laut

Apakah dengan mengajukan pinjam pakai kawasan maka perusahaan perusahaan tersebut legal menggunakan hutan untuk penggunaan non hutan. Aturan dari departemen kehutanan memang seperti itu, setiap penggunaan dikawasan hutan harus seijin departemen kehutanan.

Namun ada lagi aturan yang harus diperhatikan adalah Tata Ruang Wilayah Kabupaten, menurut UU Tata Ruang yang baru jika terjadi pelanggaraan tata ruang maka akan dikenakan hukum maksimal 5 milyar. Lalu Apakah pemakaian kawasan hutan untuk penggunaan lain melanggar aturan tata ruang, bisa jadi itu terjadi karena dalam menetapkan kawasan hutan pemerintah kabupaten mengacu kepada aturan tentang kawasan hutan


3 Responses to “konversi hutan terus berlanjut”


  1. November 8, 2007 pukul 11:50 am

    memang sulit untuk merubah paradigma, bahwa untuk mencerminkan keberhasilan suatu pemerintahan adalah dengan indikasi tingginya penanaman modal yang ditandai dengan berdirinya pabrik2 dan perkebunan2 yang dalam satu sisi tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan. memang biasanya untuk brdirinya pabrik2 tersebut memerlukan sertifikat AMDAL namun untuk mendapatkanyapun teramat sangat mudah bahkan konon bisa dibeli,

  2. November 8, 2007 pukul 11:51 am

    Oh ya minta ijin buat ngelink ya om, semoga nanti kita bisa bekerja sama.

  3. Maret 4, 2009 pukul 4:35 am

    Negara telah terbukti gagal dalam mengelola sumberdaya alam.

    salam dari riau


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: