08
Jun
07

Dayak Pitap & Tambang Bijibesi

KONFLIK PEMANFAATAN LAHAN & PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DI KAWASAN ADAT DAYAK PITAP

tulisan ini pernah dimuat dalam infosheet yang dikeluarkan oleh komunitas SUMPIT

Pertambangan di Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan yang merupakan sebuah kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan UU RI No 2 Tahun 2003 tanggal 25 Pebruari 2003. Semula Kabupaten Balangan merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan. Kabupaten Balangan akan potensi pertambangan seperti biji besi dengan cadangan lebih dari 5 juta ton, Emas Primer dan sekunder, Batu gamping dengan cadangan lebih dari 1000 juta ton, koalin dengan cadangan hampir 1 juta ton dan yang terbanyak batu bara.

Sebelum adanya pemisahan dengan kabupaten induknya Hulu Sungai Utara telah ada beberapa perusahaan pertambangan besar di kawasan ini seperti PT. Adaro Indonesia, PT. Bantala Coal Mining dan PT. Mantimin yang semuanya bergerak di bidang pertambangan Batu bara. Namun ada pula pertambangan biji besi yang rencana akan di buka, bupati Hulu Sungai Utara Suhailin Muhtar telah menandatangani nota kesepahaman dengan Investor dari Korea yaitu PT. Han In Iron Mining pada tanggal 1 mei 2001 dan pada tanggal 12 April 2002 telah dilakukan penanda tanganan kontrak Karya Pertambangan Biji Besi dengan PT. Sari Bumi Sinar Karya. Rencana investasi pertambangan biji besi tersebut berada Kawasan Hukum Adat Dayak Pitap. Disamping itu pemerintah HSU sudah mencadangkan beberapa kawasan untuk beberapa kawasan pertambangan. Secara umum penyebarannya dapat dilihat pada peta di bawah ini :


no image

sumber peta dari Peta Dinas Pertambangan HSU dan Peta Wilayah Adat Dayak Pitap

Balangan walaupun kini memiliki otonomi sendiri namun secara histori tetap terikat dengan kabupaten HSU terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam termasuk pertambangan. Adanya kesepakatan pembagian hasil yang di peroleh dari kegitan pertambangan sebesar 60 : 40 untuk kabupaten penghasil dengan kabupaten tidak penghasil, jadi walaupun Balangan yang memiliki kawasan pertambangan namun pendapatan yang di dapat harus diserahkan 40 % nya kepada kabupaten HSU. Alasan yang di gunakan bahwa kabupaten HSU akan menerima juga dampak yang di akibatkan oleh aktivitas pertambangan di Kabupaten Balangan.

Pertambangan Besar bukan saja mengakibatkan kerusakan lingkungan juga menyisakan banyak konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber konflik tersebut bisa berupa pengambilan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat secara turun temurun baik itu pemakaian langsung untuk daerah operasi maupun wilayah dampak pertambangan tersebut. Konflik ini timbul bukan hanya terjadi saat berjalannya operasi pertambangan, namun pada saat rencana pertambangan dan pasca pertambangan.

Contoh kasus pertambangan batu bara skala besar PT. Adaro telah mencemari lahan-lahan produksi masyarakat adat Warukin dan sampai sekarang masih banyak yang belum terselesaikan, berdasarkan hasil investagasi komunitas Sumpit tahun 2004 tercatat ada sekitar 168 masyarakat yang masih berproses untuk penyelesaiannya. Masyarakat Dayak Pitap di kecamatan Awayan Kabupaten Balangan sejak tahun 2001 yang wilayahnya di rencanakan menjadi kawasan pertambangan Biji Besi telah menimbulkan konflik baik itu horizontal antar masyarakat, masyarakat sekitar dan pengusaha yang akan melakukan penambangan.

Konflik pertambangan di Dayak Pitap terjadi karena tidak di hargainya masyarakat hukum adat disana dalam memutuskan sebuah kebijakan yang berhubungan langsung dengan wilayahnya, seharusnya ketika bangsa ini yang katanya kedaulatan ada di tangan rakyat ketika akan membuat keputusan penting harus melibatkan masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah kabupaten HSU sebenarnya sudah berkometmen untuk mengakui hak kelola masyarakat dan hak tanah adat melalui sebuah aturan formal. Tanggal 24 April 2001 dilakukan pertemuan di kantor DPRD Kabupaten HSU, ketika itu pihak DPRD sepakat dan berjanji untuk segera membentuk tim, yang bertujuan untuk menilai keberadaan hak Ulayat dari masyarakat Dayak Pitap. Mengacu pada peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat maka untuk pengakuan tersebut harus ada penelitian terlebih dulu. Bahkan pada tanggal 19 Mei 2001 di Aula DPRD HSU dilakukan pertemuan lagi dan waktu itu pa’ Morhan yang merupakan wakil ketua DPRD HSU meminta permasalahan pentandatanganan MoU pertambangan tidak dibicarakan dulu namun lebih memokuskan pada apa yang sudah lama di bicarakan dengan mengatakan bahwa SK pembentukan tim akan keluar paling lambat awal pekan, sedangkan rencana pertambangan di bicarakan setelah adanya hasil tim penelitian ini. Tapi sampai sekarang ketika perusahaan sudah mengantongi ijin eksplorasi tim tersebut belum juga ada.

Sejarah Pertambangan Biji Besi di Kawasan Hukum Adat Dayak Pitap

Pertambangan biji besi di Dayak Pitap sudah dimulai sejak jaman penjajahan Jepang, menurut masyarakat sudah beberapa kali orang luar negeri datang ke Tanalang. Mereka mengambil biji besi dengan cara membuat lubang-lubang (sampai sekarang lubang itu masih ada). Masyarakat disana dipekerjakan untuk mengangkut hasil tambang tersebut dengan cara di pikul sampai ke Bihara yang jaraknya lebih dari 15 km dari lokasi pertambangan.

Pada masa sekarang pertambangan biji besi kembali akan digali ini ditandai dengan dikeluarkannya kontrak karya pertambangan kepada PT. Sari Bumi Sinar Karya yang merupakan perusahan pertambangan Korea yaitu PT. Han In Iron Minning pada tahun dengan luasan konsesi seluas 3.604 Ha.

Dari peta rencana eksplorasi yang di buat oleh PT Sari Bumi Sinar Karya, wilayah yang akan di eksploitasi akan di bagi dalam 3 zona eksploitasi dengan totol luasan 990 Ha. Wilayah yang akan dieksploitasi terdapat di kaki gunung Hauk Laki dan sebagian Hauk Bini yang merupakan daerah keramat masyarakat, gunung Tanalang yang merupakan sumber mata air kampung Iyam dan daerah G. Batu Berani yang merupakan wilayah perkebunan karet masyarakat dan tempat keramat juga. Banyaknya investor yang berlomba masuk kekawasan Dayak Pitap untuk kegiatan pertambangan. Dari hasil wawancara dengan bupati Hulu Sungai Utara Fahrudin, telah ada beberapa perusahan yang berminat mengelola pertambangan di kawasan hukum adat Dayak Pitap yaitu PT. Han In Iron Mining (PT. Sari Bumi Sinar Karya), PT. Sebuku Iron, PT. Loan dari Cina, PT. Bhenika Utama, PT. Sada Jiwa Niaga Indonesia, PT. Tanalang. Padahal yang mendapatkan KP hanyalah PT. Han In Iron Mining. Namun yang telah mendapatkan ijin hanyalah Kontrak Karya (KK). PT. Han In Iron Mining dan Kuasa Pertambangan (KP) PT. Sebuku Iron Latentic

Kawasan Mana Saja Yang Akan yang di Tambang

Kawasan yang di telah diberikan dan yang cadangkan oleh pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai kawasan Pertambangan di wilayah hukum adat Dayak Pitap berdasarkan peta yang dikeluarkan Dinas Pertambangan HSU dapat dilihat pada peta berikut ini :

no image

Dari hasil investigasi bahwa luasan pertambangan tersebut adalah 3.604 Ha, daerah itu sekarang merupakan wilayah yang berfungsi menurut masyarakat sebagai kawasan keramat, lindung, produksi ekonomi, perladangan dan pemukiman. Berdasarkan hasil lokakarya rencana penyusunan tata ruang wilayah adat maka pemanfaatan lahan terbagi dari

Dampak Yang Akan di timbulkan pada Kawasan Hukum Adat Dayak Pitap

Bagaimanapun pertambangan tidak bisa di pungkiri selalu menimbulkan dampak negatif bagi kawasan yang di tambang dan lingkungan di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut. Yang pasti akan terjadi adalah perubahan fungsi kawasan yang berujung pada konflik pemanfaatan ruang kelola, agraria dan hak kelola rakyat. Apalagi kalau peran-peran penting rakyat di kawasan pertambangan sudah dihilangkan dalam memutuskan sebuah kesepakatan apalagi itu terjadi antar negara.

Berdasarkan peta kawasan Pertambangan yang di keluarkan oleh Dinas Pertambangan HSU di analisis secara spasial dengan fungsi kawasan yang ada maka akan terlihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1. Perkiraan kehilangan fungsi kawasan akibat aktivitas pertambangan

Nama Perusahaan

Fungsi Kawasan Yang Akan Hilang (dalam Hektar)

Jumlah (dalam Ha)

Keterangan : Fungsi lainnya merupakan kawasan yang belum teridentifikasi secara jelas fungsinya dari segi perhitungan luas, namun dari tinjauan lapangan kawasan tersebut berfungsi sebagai hutan lindung, Hutan Produksi Ekonomi Rakyat, Perladangan dan Pengembangan Ekonomi. Perhitungan luasan merupakan perhitungan kasar dan hanya digunakan untuk melihat ancaman konflik. Data diolah berdasarkan analisis spasil oleh tim GIS Komunitas Sumpit bersumber dari Peta Tambang yang di keluarkan oleh dinas Pertambangan HSU tahun 2002, Peta Wilayah Adat dayak Pitap tahun 2002 dan Peta Rencana Tata Ruang Adat Dayak Pitap tahun 2001

Dari rencana pemanfaatan lahan untuk pertambangan maka fungsi-fungsi kawasan berdasarkan aturan adat dan kondisi masyarakat saat ini maka terlihat berapa luasan fungsi kawasan (pemanfaatan lahan) yang terancam oleh kebijakan pertambangan.

Kawasan hutan inti yang akan hilang sebanyak 12% dari total fungsi kawasan yang ada sekarang ini. Celakanya kawasan yang di kapling menjadi kawasan pertambangan PT. Sari Bumi Sinar Karya (Han In Iron Mining) merupakan tempat utama dari kawasan hutan inti yaitu Gunung Hauk. Kawasan Hutan Inti yang tersisa berada di hulu-hulu sungai Pitap yang juga memiliki potensi pertambangan yang sangat mungkin suatu ketika kawasan ini akan ditambang.

Kawasan Hutan lindung akan mengalami kehilangan luasan sekitar 75 % dari total fungsi kawasan semula. Kawasan Hutan Lindung tersebut merupakan tempat mata air bagi Daerah Aliran Sungai Pitap.

Kawasan Hutan Produksi Ekonomi Rakyat yang merupakan sumber perokonomian masyarakat akan hilang sebanyak 60 % dan ternyata kawasan yang tersisa bukan sumber ekonomi utama yaitu kebun karet tapi merupakan sumber-sumber ekonomi tahunan yang terdiri dari buah-buahan. Kebun karet hanya berada di kelompok Balai Kambiyain itupun merupakan perkebunan muda yang bekas perladangan. Itu berarti masyarakat hukum adat Dayak Pitap secara umum akan kehilangan sumber kehidupan yang sudah ada.

Kawasan Perladangan dan Pengembangan Ekonomi tanaman musiman akan kehilangan sebesar 86 % dari total kawasan yang berfungsi sebagai tempat berladang dan sumber ekonomi musiman/tahunan. Kelompok Balai Iyam yang terdiri dari Iyam, Bayuana, Rantau Paku dan Landas terancam sama sekali tidak memiliki lahan untuk berladang lagi. Begitu pula Kelompok Ajung yang terdiri dari balai Nanai, balai Ajung Hulu, balai Ajung Hilir terancam tidak bisa berladang lagi karena yang tersisa untuk lahan perladangan hanya berada disekitar Parantungan. Karena perladangan merupakan inti dari adat mereka maka secara tidak langsung maka adat mereka terancam akan hilang bersama dengan waktu dan lajunya eksploitasi pertambangan di kawasan hukum adat.

Kawasan lain yang merupakan kawasan perkampungan dan daerah yang belum teridentifikasi jelas luasannya, secara administratif berada pada desa Langkap dan Miyanau juga akan terancam kehilangan fungsi kawasan sebesar 52%. Kawasan yang terancam terbanyak berada di kawasan Balai Panikin dan Japan, pertambangan yang telah mendapat ijin pemerintah adalah pertambangan batubara PT. Bantala Coal Mining walaupun sekarang ini tidak beroperasi lagi. Menurut beberapa sumber, pertambangan ini akan kembali beroperasi. Di wilayah Balai Panikin dan Japan di rencanakan sebagai jalan angkut (houl road) hasil tambang biji besi PT. Sari Bumi Sinar Karya. Survey pembuatan jalan telah di lakukan pada awal tahun 2004, namun kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan perusahaan karena tim survey di usir masyarakat setempat.

Kawasan Pemukiman secara umum dari hasil analisi spasial, hampir seluruhnya terancam tergusur kecuali kampung Langkap, Raranum dan Kaitan. Beberapa kampung malahan termasuk dalam zone eksploitasi pertambangan berdasarkan data wilayah tambang dalam laporan penyelidikan umum PT. Sari Bumi Sinar Karya seperti Ajung Hulu, Ajung Hilir, Landas dan Rantau Paku/Tugu. Ajung Hulu dan Ajung Hilir berada tepat di bawah gunung Batuberani yang merupakan sumber utama biji besi dengan potensi 64.800 ton berkadar rata-rata 54,8 %. Rantau Paku/Tugu dan Landas berada di sekitar gunung Tanalang yang memiliki potensi bijih deluvial sebanyak 2,0446 juta ton dan 2,9535 juta ton dengan kadar 58 keatas.

Konflik

Secara nyata konflik Agraria dan PSDA belum jelas terlihat namun oleh masyarakat ini sangat dirasakan. Konflik in bermula dengan di keluarkannya ijin pertambangan oleh pemerintah RI. Dengan adanya ijin tersebut maka pihak perusahaan berhak melakukan kegiatan pertambangan di kawasan Dayak Pitap walaupun tanpa persetujuan masyarakat setempat.

Konflik terjadi karena wilayah yang akan di jadikan pertambangan beberapa merupakan kawasan penting yang ditinjau dari segi hukum adat merupakan kawasan yang tidak bisa dirubah untuk keperluan lain. Kawasan tersebut merupakan hutan keramat yaitu di beberapa tempat di G. Tanalang dan di kaki G. Hauk. Selain itu kawasan yang menjadi sumber ekonomi utama dan perladangan telah menjadi kapling kawasan pertambangan. Hukum adat di Dayak Pitap jelas meyatakan bahwa tidak ada tanah yang bisa dimiliki secara pribadi dan sistem jual beli tanah. Penguasaan tanah yang ada dikarenakan adanya tanaman hak milik pribadi yang tumbuh di tanah tersebut.

Masyarakat merasa berhak atas kawasan tersebut dikarenakan mereka telah mengelola kawasan tersebut sebelum adanya negara ini, sedangkan pihak pemerintah juga merasa ini adalah hak negara. Alasan lama kembali di pakai oleh pemerintah Kabupaten Balangan sebagai kabupaten baru yang harus membangun tidak ada pilihan alternatif sumber dana cepat selain dengan memanfaatkan karunia Tuhan YME yaitu tambang biji besi. Bedanya kepentingan antara masyarakat hukum adat Dayak Pitap dengan pemerintah serta pengusaha menimbulkan sebuah konflik hak pengelolaan wilayah adat dan konflik keruangan yaitu pemanfaatan lahan.

Konflik rencana pertambangan di Dayak Pitap yang terus berlanjut, masyarakat Dayak Pitap berinisiatif melaksanakan pertemuan dengan pemerintah dalam upaya penyelesaiannya. Lokarya perumusan permasalahan kembali di lakukan pada tanggal 21 Juni 2004 telah menghasilkan beberapa rumusan yaitu :

Aturan Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ada 3 aturan kelola Adat di Dayak Pitap :

  1. aturan kelola masyarakat (di dalam masyarakat Adat Dayak Pitap),
  2. aturan kelola bersama (bekerja sama dengan pihak luar misalnya masyarakat di luar masyarakat adat, pengusaha dll
  3. aturan kelola pemerintah (hubungan dengan kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan SDA di Dayak Pitap)

Aturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam di dalam Masyarakat Adat Dayak Pitap adalah sebagai berikut

  • Menggunakan aturan adat,
  • Kebiasaan Adat istiadat tetap di pelihara (dijaga),
  • Menegakkan Hukum Adat,
  • Hukum Adat di akui secara formal sebagai bagian dari aturan formal
  • Dalam pengelolaan memperhatikan generasi berikut

Aturan yang mengatur pengelolaan apabila ada orang di luar masyarakat adat Dayak Pitap hendak berusaha di kawasan Dayak Pitap secara bersama-sama maka harus mentaati peraturan sebagai berikut :

  • Pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan adat
  • Adanya posisi tawar yang jelas terhadap hak-hak masyarakat adat
  • Dalam pengelolaan bersama pada akhirnya meninggalkan kesan yang baik

Aturan yang mengatur hubungan antara masyarakat adat dengan kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan SDA di Dayak Pitap hanya bersifat perlindungan dan pembinaan.

  • Harus ada jaminan perlindungan masyarakat Hukum Adat dalam bentuk peraturan Daerah (Perda)
  • Pemerintahan harus menghormati aturan Hukum Adat istiadat

Syarat untuk pelepasan tanah atau lahan di wilayah adat Dayak Pitap untuk pemanfaatan oleh orang luar

· Harus ada kejelasan batas pemanfaatan lahan yang di gunakan dengan wilayah kelola masyarakat

· Masyarakat berhak menentukan daerah yang boleh ditambang dan yang tidak boleh berdasarkan aturan adat

· Wilayah keramat adat harus di keluarkan dalam pengelolaan usaha

Ganti rugi atas hilangnya/diambilnya tanah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat Dayak Pitap

  1. Ganti rugi tanah dalam bentuk menjadi bagian kepemilikan usaha seperti saham atau fee
  2. Setiap ganti tanam tumbuh di bayarkan secara orang perorang kepemilikan, dengan pertimbangan :
  • Jenis Pohon
  • Tergantung pada hasil dari pohon tersebut misalnya karet muda dengan karet tua akan beda jumlah latek yang dihasilkan, begitu pula besar kecilnya
  • Jauh dekatnya jarak lokasi tanaman dengan lokasi usaha
  1. Bagi masyarakat yang hilang mata pencahariannya akibat dari pelepasan lahan, berhak mendapatkan bantuan untuk membuka usaha/mata pencaharian baru seperti peternakan, perikanan dan perkebunan dll melalui kegiatan pelatihan, permodalan, pembinaan. Pengembangan usaha baru tersebut harus memperhatikan potensi yang ada, kesesuaian budaya masyarakat dan peluang pasar.
  2. Pelepasan lahan untuk kegiatan usaha harus di ganti dengan penyediaan sarana dan prasana yang dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat adat, ganti rugi sosial dan lingkungan tersebut berupa :
  • Transportasi/jalan dan jembatan
  • Sarana pendidikan dari TK – SLTA termasuk penyediaan perumahan, guru-guru, bea siswa kesehatan (sarana kesehatan) dengan biaya pengobatan murah
  • Sarana rumah ibadah/balai adat
  • Balai pertemuan/kantor lembaga adat
  • Sarana air bersih (PDAM)
  • Fasilitas Penerangan
  • Pemukiman masyarakat
  • Reklamasi lahan
  • Hak Penggunaan Pasca Tambang kembali kepada masyarakat
  • Adanya kejelasan dana CD untuk pengembangan ekonomi dan Fasilitas/infrastruktur
  • Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal yang bersentuhan langsung dengan kegiatan usaha sebagai pekerja di perusahaan dengan memberikan pelatihan/keterampilan

  1. Kontraktor yang bekerja sama dengan perusahaan harus membayar sumbangan rutin kepada lembaga adat.

Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi merupakan aturan bagaimana cara penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari, adapun cara membicarakan dan mengurusnya adalah sebagai berikut :

  1. Segala permasalahan bersama diselesaikan dengan musyawarah melalui forum (wadah) bersama yang bersifat permanen (tetap) dalam penyelesaian konflik terdiri dari pemerintah, masyarakat adat dayak Pitap, Investor (pengusaha) dan mediator independent (penengah yang tidak memihak)
  2. Ada tim penyelesaian konflik di tingkat masyarakat adat yang di bentuk oleh kelembagaan adat yang di jamin keberadaannya oleh pemerintah
  3. Harus ada sosialisasi terlebih dulu dengan masyarakat
  4. Pengusaha yang masuk ke wilayah adat Dayak Pitap harus melalui kelembagaan adat dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, selama kegiatan (tapi bukan dalam hal pengerjaan tambang) dan pasca (setelah) tambang. Peran masyarakat sampai pada tingkat pengambilan keputusan
  5. Kesepakatan-kesepakatan kerjasama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis
  6. Penentuan nilai tanam tumbuh melihat perhitungan yang layak dan merupakan kesepakatan bersama dan harus melibatkan kepada yang punya kebun
  7. Bentuk kerjasama usaha di lakukan untuk memenuhi kebutuhan proyek seperti penyedia jasa dan bahan material yang diperlukan perusahaan yang mungkin bisa dikerjakan oleh masyarakat melalui koperasi atau unit usaha kelembagaan adat
  8. Memberikan pelatihan-pelatihan kerja dan rutin melakukan peningkatan kemampuan bagi calon tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Dayak Pitap.
  9. Perekrutan Tenaga kerja untuk masyarakat Dayak Pitap dilakukan oleh kelembagaan adat dengan melihat peluang kerja yang diberikan perusahaan
  10. Adanya kesepakatan/perjanjian tertulis antara pekerja (luar masyarakat adat Dayak Pitap) dengan kelembagaan adat untuk mematuhi aturan adat setempat (Dayak Pitap). Atau adanya klusal (bagian perjanjian) dalam kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan yang mewajibkan kepada pekerja tersebut untuk mematuhi aturan adat Dayak Pitap.
  11. Masyarakat berhak mengawasi kegiatan pertambang
  12. Pemerintah dalam pembuatan dan perubahan dan keputusan yang berhubungan dengan masyarakat adat harus melibatkan tokoh adat/ahlinya
  13. Pemerintah melakukan pendampingan serta pembelaan terhadap komunitas (masyarakat) Hukum Adat untuk penegakan hak adat
  14. Dalam perencanaan pengelolaan Lingkungan (AMDAL) masyarakat harus dilibatkan

Rumusan aturan ini belum merupakan keputusan akhir karena ada beberapa bagian yang harus di perjelas lagi. Misalnya Daerah Keramat, harus jelas di mana saja serta batasannya sampai di mana saja, apakah boleh di ganti secara adat melalui rangkaian acara adat dan yang mana tidak boleh sama sekali. Ini harus di tuangkan dalam sebuah peta yang jelas. Untuk konfensasi atau ganti rugi akibat tergusurnya perkampungan, ini harus diperjelas apakah dilakukan pembuatan pemukiman baru tanpa mengulang kegagalan pemerintah pada masa lampau (ingat pembangunan perumahan di Panyiuran Iyam).

H. Abdurrahman SH. MH seorang ahli dalam bidang agraria dan hukum adat yang kini menjabat Hakim Agung Republik Indonesia memberikan masukan terhadap beberapa keinginan masyarakat tersebut :

Jamin hak masyarakat adat itu sudah di akui oleh UU pasal 18 B ayat 2 tahun 2000 yang isinya adalah negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara republik indonesia yang diartur dalam uu. Dan hendaknya hendak di buat Perda untuk mempertegas namun jangan melampaui batas apa yang tertuang dalam UU.

Dalam kegiatan pertambangan terdapat aturan bahwa lahan atau tanah yang menjadi wilayah pertambangan harus sudah ada pelepasan hak atas lahan tersebut. Maka jelas tempat tinggal atau tanaman milik masyarakat adat Dayak Pitap harus dibebaskan terutama pada wilayah tambang baik itu pada kegiatan eksplorasi maupun eksploitsi. Dalam pelaksanaannya perusahaan akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah untuk pembebasan lahan, posisi masyarakat seharusnya di ayomi oleh pemerintah dengan memperhatikan keinginan masyarakat setempat. Perlu ada sebuah kesepakatan antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat adat sebagai pemilik lahan/tanah adat. Kesepakatan itu harus jelas dan tegasan yang mengikat dengan memperhatikan prinsip apabila tanah diambil maka hak-hak masyarakat adat akan hilang, tapi harus ada ganti rugi yang layak dan sudah diakui dalam hukum internasional dan tidak mesti dibayar dengan uang tapi bisa juga dengan pembangunan fasilitas yang diperlukan masyarakat setempat jika kita diam di daerah tambang maka akan ada ganti rugi, apabila terdapat tanaman yang memang sudah lama seperti tanaman durian maka ganti rugi yang diberikan itu untuk semua masyarakat adat yang ada di daerah itu. Karena di Dayak Pitap merupakan tanah Adat maka ganti ruginya bisa dalam bentuk saham atau fee, beliau memberikan gambaran masyarakat sangat layak dan wajar menerima 10 % dari saham atau keuntungan perusahaan dengan pertimbangan aturan dan nilai Adat

Batas wilayah pengelolaan memang harus jelas. Keramat yg berada di luar atau dilintas kawasan pertambangan bisa di inclave (dikeluarkan). Adakah ada acara pemindahan (lihat kemungkinannya) dengan acara adat. Mempertegas arti keramat, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh di pindah.

Community Development (CD) atau pengembangan/pembangunan masyarakat sekitar baru bisa terlaksana bila perusahaan sudah jalan, tapi ada baiknya juga di pertegas dari sekarang sebagai pegangan bersama yang merupakan kesepakatan awal antara masyarakat dengan pengusaha. CD bisa di mintakan sejak mereka melakukan eksplorasi dan pemasangan konstruksi tanpa menunggu perusahaan tersebut menghasilkan terlebih dulu karena CD merupakan bagian dari biaya produksi perusahaan dan bukan hasil keuntungan perusahaan.

Sedangkan untuk Mitra Usaha sebaiknya dirumuskan tersendiri sehingga bisa dibicarakan sampai keteknis pelaksanaan. Pemakaian tenaga kerja lokal di sesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan magang serta dibuat mekanisme(aturan) pengambilan tenaga kerja oleh kelembagaan adat bagi masyarakat lokal.

Bapak Sefek Efendi sebagai pejabat Bupati Balangan menyarankan aturan yang di buat dalam lokakarya tersebut bisa menjadi pegangan bersama antara masyarakat adat Dayak Pitap, Pemerintah untuk menghadapi pengusaha pertambangan termasuk dalam kegiatan pertambangan lainnya. Namun sebelumnya aturan tersebut di sempurnakan dan perlu adanya konsultasi kembali dengan Pa’ Abdurahman yang juga menjadi pembicara dan pembahas hasil lokakarya tersebut. Adapun aturan tersebut hendaknya diterapkan secara bertahap menurut tahapan operasional perusahaan

Hingga sekarang perusahaan pertambangan belum bisa dengan mudah melakukan aktivitas di kawasan hukum adat Dayak Pitap. Pengusiran sering kali dilakukan oleh masyarakat Dayak Pitap terhadap orang-orang perusahaan, peralatan eksporasi pernah di suruh balik, sampel pernah di rampas, papan pengumuman Amdal pun telah di hancurkan masyarakat, beberapa kali hampir terjadi bentrok. Masyarakat sudah siap melakukan perlawanan jika tetap pertambangan dilanjutkan dan pemerintan serta pengusaha tidak mengakui hak-hak masyarakat hukum adat Dayak Pitap. Sampai sekarang konflik terus berlanjut

Sumber Info sheet :

Hasil Studi Tim SHK Walhi Kalimantan Selatan 2001, Laporan Investigasi Konflik Agraria-PSDA Pertambangan di Warukin oleh Komunitas Sumpit 2004, Laporan Hasil Lokakarya Resulosi Konflik PA-PSDA Pertambangan dengan Pendekatan Hukum Adat. Catatan Perjalanan Kasus Pertambangan Biji besi di Kawasan Adat Dayak Pitap oleh Komunitas Sumpit, Laporan Perkembangan kegiatan SHK Walhi Kalsel 2001,2002,2003, 2004. Peta Rencana Tata Ruang Adat Dayak Pitap 2001, Peta Wilayah Hukum Adat Dayak Pitap 2002 (edisi revisi), Laporan Hasil Penyelidikan Umum PT. Sari Bumi Sinar Karya. 2002. Peta Pertambangan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara-Dinas Pertambangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan oleh Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi Prop. Kalsel 1997.

1997.


0 Responses to “Dayak Pitap & Tambang Bijibesi”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: