Arsip untuk Juni, 2007

22
Jun
07

Sejarah eksploitasi Sumber Daya Alam di Kalsel

Perjalanan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Kalsel seakan tidak mau berhenti, dari suatu motif ke motif lain. Jika merujuk sejarah eksploitasi yang ada, di mulai dari masa kolonial sampai sekarang tentunya akan terutai bagaimana alam di kalsel terus dikuras. Mulai dari masa kolonial & masa kerajaan Banjar, perubahan hutan untuk perkebunan lada, kemudian dari lada ke pertambangan, kemudian hutan di konversi menjadi perkebunan karet, hutan di jadikan kawasan produksi kayu.

Pada masa kemerdekaan sebelum masa orde baru, alam kalimantan Selatan sedikit di istirahatkan. Pada orde baru eksploitasi dilanjutkan kembali, dimulai dengan pengurasan hutan oleh kegiatan HPH pada akhir tahun 60-an dan terus menuju kebangkrutan hingga sekarang. Babak selanjutnya kegiatan Hutan Tanaman Industri dengan alasan untuk rehabilitasi dan mencukupi kebutuhan industri. Hampir secara bersamaan perkebunan besar kelapa sawit dan pertambangan batubara menambah beban ekologis Kalimantan Selatan pada pertengahan 80 –an dan mencapai puncaknya pada awal 2000-an.

A. Masa kolonial[1] :

Revolusi Industri di Eropa pada abad ke- 18 membawa perubahan besar bukan cuma di eropa tapi juga berpengaruh pada bagian belahan bumi lainnya termasuk di Indonesia yang menjadi daerah jajahan Belanda. Penemuan kapal dengan menggunakan mesin uap menyebabkan Belanda pada pertengahan abad ke- 19 sudah menggunakan kapal uap sebagai pengganti kapal layar. Mula-mula kapal uap yang memakai roda berputar di bagian sisi kiri kananya, dan paling akhir memakai baling-baling biasa. Kapal-kapal uap ini memakai batu bara sebagai sumber energi yang di impor dari Eropa. Semakin banyak kapal uap dan industri di eropa yang menggunakan batu bara menyebabkan permintaan batu bara menjadi naik pula disisi lain import dari eropa tidak begitu lancar.

Belanda di Kalimantan Selatan yang gentol memonopoli perdagang lada dan mengangkutnya dengan menggunakan kapal uap membutuhkan stok batu bara yang banyak. Permintaan pasar eropa terhadap batu bara membuat Belanda ingin melakukan penambangan batubara bukan Cuma untuk memenuhan kebutuhan mereka tapi juga untuk di jual. Mulailah Belanda menyusun stategi dan mencari sumber-sumber tambang batubara.

Tambang Batu Bara Oranje Nassau

Kalimantan Selatan di pandang oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai sumber potensi lada dan potensi pertambangan. Potensi tambang yang menjadi incaran pemerintah Belanda pada waktu itu adalah intan dan batu bara. Belanda memperoleh informasi bahwa di daerah Riam Kiwa ditemukan lapisan batu bara. Informasi ini menyakinkan Belanda dan sejak itu perhatian terhadap Kerajaan Banjar lebih intensif.

Pada waktu itu di Kalimantan Selatan, kerajaan Banjar masih berkuasa dan dipimpin oleh Sultan Adam. Sistem di kerajaan Banjar mengatur adanya sistem tanah Apanase. Apanase merupakan istilah terhadap tanah milik kerajaan banjar yang diberikan konsesi pengelolaannya kepada orang atau kelompok berlangsung antara tahun 1826-1860. Sultan mempunyai hak untuk mengatur produksi yang dihasilkan dari penggarapan tanah sesuai dengan adat kerajaan turun temurun. Tanah apanase kebanyakan diberikan kepada keturunan dan sanak saudara kerajaan, dengan pertimbangan sebagai pengganti pembanyaran gaji mereka.

Sistem apanase inilah menyebabkan Belanda tidak bisa langsung dapat menguasai tanah untuk kegiatan pertambangan. Belanda kemudian menyewa tanah apanase milik pangeran Mangkubumi Kencana. Mangkubumi pada masa Pemerintahan Sultan Adam Al Wasik Billah, untuk membuka tambang batu-bara di daerah Pengaron. Sewa tanah itu sebesar 10.000 Gulden setahun.

Pada tanggal 28 September 1849 Gubernur Jenderal Rochussen datang ke Pengaron di dalam wilayah kerajaan Banjar untuk meresmikan pembukaan tambang batu bara Hindia Belanda pertama untuk meresmikan pembukaan tambang batu bara Hindia Belanda pertama di Indonesia, yang dinamakan Tambang Batu Bara Oranje Nassau “Bentang Emas”.[2] Setelah Oranje Nassau didirikan pula dua buah perusahaan tambang dekat Martapura yakni Julia Hermina dan Delft[3]

Belanda tentunya berharap pertambangan ini memberikan mamfaat sebesarnya bagi mereka. Untuk memuluskan hal tersebut ada beberapa hal yang telah mereka lakukan merujuk dari sejarah banjar. Hal- hal yang dilakukan kolonial Belanda diantaranya :

· Pengaturan Batas Wilayah Kerajaan Banjar

Hal ini telah jauh-jauh hari sebelum pertambangan dibuka, bahkan di lakukan 2 kali yaitu pada tahun 1826 dan 18 Maret 1845. Setelah serangan penaklukan keraton Banjar di Banjarmasin pada tahun 1826 Belanda telah membuat aturan daerah mana saja yang masih dikuasai kerajaan Banjar dan menentukan pembagian wilayah-wilayah. Oleh Kolonial Belanda wilayah kerajaan Banjar di bagi berdasarkan batas-batas alam seperti daerah sungai, sungai dengan cabang-cabangnya, danau, sungai di pedalaman, gunung-gunung, pegunungan. pulau di danau, sering di pergunakan sebagai indikator untuk penentuan batas wilayah.

Namun untuk tujuan penguasaan daerah-daerah khusus seperti daerah pertambangan maka kemudian membuat kontrak baru lagi dengan kerajaan Banjar pada tanggal 18 Maret 1845 mengenai wilayah kerajaan Banjar. Wilayah baru ini lebih kecil dibanding dengan sebelumnya, yaitu hanya daerah inti dari Kerajaan Banjar yang asli saja menjadi wilayah kerajaan Banjar.

Berdasarkan perjanjian tahun 1826 dan 1845, hampir semua daerah pesisir dikuasai oleh Belanda (lihat gambar sketsa pembagian wilayah kekuasaan). Belum ada informasi lebih lanjut motif Kolonial Belanda mengusai daerah pesisir. Jika motifnya menguasai pelabuhan tentunya kurang tepat, karena pelabuhan justru berada di di di daerah sungai Martapura. Untuk menggali motif lainnya tentu informasi lebih lanjut. Namun jika melihat sebaran potensi tambang yang berada pada daerah tersebut tidak tertutup kemungkinan ada motif lainya (lihat sebaran potensi tambang dan kondisi pertambangan saat ini dimana yang terbesar kawasan pertambangan pada daerah pesisir yang dikuasai Belanda)

· Mendudukkan orang yang berpihak kepada kepentingan Belanda menjadi Pejabat di Kerajaan Banjar.

Sultan mempunyai hak untuk mengatur produksi yang dihasilkan dari penggarapan tanah, sepertinya alasan inilah yang menjadi perhatian serius oleh Kolonial Belanda. Karena sangat mungkin tanah apanase yang disewa untuk pertambangan di rubah fungsinya oleh Sultan baru.

Belanda memiliki kekuatan dalam sistem politik Kerajaan Banjar, mereka dapat menetapkan siapa yang berhak menjadi sultan, sultan muda dan mangkubumi. Pihak keraton hanya memiliki hak untuk mengusulkan saja.

Pada masa Sultan Adam berkuasa ada tiga orang yang berpotensi menjadi pengganti yaitu Sultan Tamjidilah, Sultan Hidayatullah dan Sultan Anom. Di keraton telah terbentuk kubu-kubu di tiga orang calon pengganti tersebut. Sultan Tamjidilah adalah turunan tertua Sultan Muda Abdurahman dari ibu seorang turunan cina yang walaupun berhak secara keturunan namun di tentang oleh kaum keraton dengan alasan bukan “tutus” karena lahir dari seorang ibu yang bukan orang banjar. Sultan Hidayatullah merupakan anak ke dua Sultan Muda Abdurahman dari ibu yang merupakan keturunan keraton. Sedangkan Sultan Anom merupakan anak dari Sultan Adam namun sifatnya jelek sehingga tidak didukung oleh kaum keraton dan ulama banjar.

Pihak Belanda telah memperhitungkan bahwa dari ketiga kelompok yang bersaing ini, hanya dari Pangeran Tamjidillah-lah yang dapat diharapkan keuntungan itu, dan dari dialah diharapkan akan memperoleh konsesi tambang batu bara “Oranje Nassau”. Pada tanggal 8 Agustus 1852 Pangeran Tamjidillah diangkat menjadi Sultan Muda oleh Pemerintah Belanda merangkap Mangkubumi. Dan setelah sultan Adam meninggal Tamjidilah di jadikan sultan Kerajaan Bajar. Belanda dan Sultan Tamjidilah sudah membangun konsesus dalam mendapatkan tanah apanase di Pengaron sebagai wilayah pertambangan.

Tersingkirnya Pangeran Hidayatullah yang didukung oleh kaum ulama dan keraton serta telah mendapat wasiat dari sultan Adam sebagai Sultan menyebabkan terjadi pergolakan di kerajaan Banjar. Belanda coba mengatasinya dengan mengangkat Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi pada 9 Oktober 1856. Namun tindakan Belanda harus dibayar mahal dengan diharuskannya Pangeran Hidayatullah menandatangani persetujuan pemberian konsesi tambang batu bara kepada Belanda 30 April 1856. Pangeran Hidayat menyadari bahaya pemberian konsesi tambang batu bara ini, tetapi dia tak berdaya menghadapinya apalagi setelah Belanda menempatkan serdadunya di pusat-pusat tambang batu bara mereka.

· Mendapatkan Buruh Murah

Melihat kenyataan bahwa tambang batu bara ini mendatangkan keuntungan yang banyak bagi Belanda, Belanda mempertajam permainan politiknya. Residen yang berkedudukan di Banjarmasin ditugaskan untuk mendapatkan tenaga kerja murah[4]. Yaitu dengan mencari orang yang mempunyai hutang dan melakukan tipu muslihat agar orang berhutang. Dalam hukum yang dianut dalam Kerajaan Banjar orang yang terhutang itu adalah setengah budak[5]. Sumber lainnya adalah mendatangkan buruh tambang dari Pulau Madura.

· Meminalisasikan Pajak

Sebagaimana aturan kerajaan Banjar bahwa pengelola tanah apanase diharuskan membayar beberapa pajak. Jika semula tahan apanase yang dikelola rakyat, pajak beragam mulai dari uang sampai dengan natura. Namum ketika Belanda yang mendapatkan apanase, mereka berupaya seminimal mungkin membayar pajak ke Keraton Banjar. Salah satu upayanya dengan mempekerjakan para budak dan membuat perjanjian dengan hanya membayar uang sewa.

Penutupan Pertambangan Di Pengaron

Aksi penutupan pertambangan batubara kolonial Belanda dimulai dari reaksi petani yang terkenal dengan gerakan muning. Gerakan ini pula lah yang menjadi titik awal perang Banjar yang dimulai pada tanggal 18 April 1859. Penyerangan terhadap Oranje Nassau dipimpin langsung oleh Pangeran Antasari dibantu oleh Pembekal Ali Akbar, Mantri Temeng Yuda Panakawan atas persetujuan Pangeran Hidayatulah. Kenapa terjadi gerakan petani ini lalu bagaimana peran sesungguhnya Pangeran Hidayatullah terjadi belum ada informasi yang jelas dan perlu penggalian lebih lanjut.

Peperangan terjadi di wilayah pertambangan ini, pasukan Belanda berperang dengan melibatkan sekitar 165 buruh tambang batu bara. Perang ini menyebabkan banyak buruh tambang yang meninggal dan 20 orang Belanda yang menjadi korban diantaranya Wijnmalen direktur tambang batu bara Kalangan, Ir. Motley, Opzichter School Boodt dan lain-lain. Pertambangan ini akhirnya ditutup sekitar bulan Juni 1859[6] setelah beroperasi kurang lebih 10 tahun.

Pertambangan di Pulau Laut

Risiko seperti yang dihadapi oleh site pertambangan di daerah Martapura (Pengaron) itu tidak mengecilkan semangat para investor untuk menanamkan modalnya pada usaha pertambangan Batubara, karena prospeknya yang kelihatan cerah. Walaupun kompetisi di pasaran terjadi dengan batu bara yang diproduksi Inggeris, namun Belanda optimis bisa memenangkannya. Hal ini dikarenakan mereka bisa menekan harga jual karena belanda mililiki kapal-kapal yang mempunyai daya angkut besar sehingga dapat menekan harga angkutan dari Asia ke Eropa.

Pada tahun 1903 telah di didirikan Perusahaan Pertambangan Batubara oleh Belanda di Pulau Laut. Modal yang semula direncankan 180.000 gulden dinaikkan menjadi 2 juta gulden untuk membuat riset tentang situasi geologi daerah ini. Dari laporan ini banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Pulau Laut. Belanda juga telah menyiapkan hal-hal pendukung sehingga pada investor dapat bekerja dengan baik[7]. Perusahaan Tambang Pulau Laut (De Steenkolen-Maatschappij ‘Poeloe Laoet’) mengeksploitasi batu bara di Semblimbingan Pulau Laut membuat jalan angkut sepanjang 5 kilometer ke Pelabuhan Stagen yang berjarak 5 kilometer.[8]

Produksi dari site di Pulau Laut sebanyak 80.000 ton per tahun 1905. Pada tahun 1908 kemampuan produksi maksimum tercapai. Jumlah pegawai bertambah dari 150.000 orang kuli menjadi 2,300 orang kuli pada tahun 1910. Pulau Laut menjadi kekuatan ekonomi yang besar, menjadi salah satu daerah tambang batu bara terbesar di wilayah jajahan Belanda. Pada tahun 1912 pertambangan itu menghasilkan 165.000 ton.[9]

Keberhasilan Pulau Laut sebagai eksportir batu bara didukung oleh lokasi pelabuhannya Stagen yang terletak dalam jalur pengapalan besar yang mudah dilalui berbagai macam kapal dari Makassar. Sebelum tahun 1909 paling tidak 3/5 dari hasil tambang diekspor ke luar negeri antara lain ke Jerman. dimana batu bara Pulau Laut banyak dipakai oleh Norddeutscher Lloyd. Bremen.

Pasca Perang Dunia I terdapat tiga perusahaan tambang besar milik Eropa yang beroperasi di bidang pertambangan batu bara yakni Perusahaan Tambang Pulau Laut, Oost Borneo Maatschappij (OBM) OBM dan Parapattan Baru di Sambaliung. Ketiga perusahaan itu saling bersaing baik dalam hal kapasitas produksi, jumlah buruh yang digunakan maupun keuntungan yang diperoleh perusahaan. Pada tahun 1919-I922 Perusahaan Tambang Pulau Laut memperoleh keuntungan melebihi perolehan OBM dan Parapattan. Namun pada tahun-tahun berikutnya keuntungan Perusahaan Tambang Pulau Laut semakin menurun hingga sampai memperoleh kerugian sebesar 260.000 gulden. Perusahaan Pertambangan Pulau Laut mengalami penurunan sehingga dibubarkan pada tahun 1930. Hal ini disebabkan oleh adanya persaingan dari negara-negara produsen yang lain di pasaran dunia dan tidak menentunya pasaran batu bara.[10]

B. Masa Ordelama

Kebijakan nasional menutup perusahaan asing termasuk batubara di kalsel. Pertambangan yang ditinggalkan oleh penjajah banyak yang tidak terurus lagi. Sedangkan di di negara-negara lain industri pertambangan mem-booming[11] Kebijakan menutup seluruh perusahan asing ini adalah bagian dari program nasionalisasi yang diberlakukan oleh pemerintahan Orde Lama terhadap semua perusahaan milik asing terutama Belanda. Pemerintahan Indonesia yang baru saja berhasil mendapatkan kemerdekaannya itu dari tangan jajahan Belanda menerapkan kebijakan nasionalis yang dilandasi oleh prinsip bahwa seluruh kekekayaan bangsa Indonesia haruslah bermanfaat untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri. Sampai dengan berakhirnya masa regim pemerintahan Orde Lama ditahun 1965/1966, kegiatan pertambangan batu bara di Kalsel prakstis berhenti (?).

C. Masa Ordebaru

Kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara umum di Indonesia secara besar besaran di mulai dengan berkuasanya pemerintahan Suharto. Di awali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS Tahun 1966, Pembaharuan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Perubahan kebijakan ekonomi pada tahun 1966, yang diikuti ‘angin segar’ menciptakan kegiatan penambangan kembali serta eksploitasi hutan di Indonesia. Keluarnya UU No 1 tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing yang membuka pintu kepada negara luar melakukan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Kemudian UU tersebut di dukung oleh UU No 5 tahun1967 tentang Pokok Kehutanan yang menyebabkan “pengelolaan hutan diserahkan pemerintah kepada pengusaha baik swasta dan negeri. Pada tahun 1970 keluar PP. 21 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan pemungutan Hasil hutan. Tidak Cuma yang ada diatas bumi (hutan) yang akan di eksploitasi namun juga yang ada di perut bumi juga akan di keruk. Hal ini dengan dikeluarkannya UU No 11 tahun 1967 tentang pertambangan.

(apakah ada kaitan antara dorongan asing untuk mendapatkan akses dengan UU pertambangan itu…satu kalimat aja nggak perlu detail dan panjang….)

Penanaman modal asing di Pertambangan diawali dengan serangkaian undangan internasional (apa maskudnya ya?) kepada pengusaha-pengusaha swasta asing. Departemen Pertambangan mengawali undangan internasional ini untuk pengembangan timah pada tahun 1966, disusul nikel pada tahun 1967, mineral secara umum pada tahun 1968 dan untuk pengembangan batu bara pada tahun 1978[12]

Di Kalimantan Selatan sekitar tahun 1968, Kodeco dan PT. Valgoson mendapat ijin Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Pada awal pelita II terdapat 10 HPH dan mengalami lonjakan pada akhir pelita II dengan 21 HPH. Diakhir masa orde baru terdapat 12 HPH tetapi yang masih aktif hanya 6 itu pun yang berproduksi sampai 97/98 hanya 5 adalah PT. Kodeco Timber, PT Yayang, BUMN Inhutani II, PT. Sumpol Timber1. Akibatnya Hutan di Kal Sel mengalami krisis. Berdasar data peta RePProt dari tahun 1985 – 1997 hutan di Kalimantan Selatan menyusut sebesar 44,4 % untuk dua belas tahun atau seluas 769.713 Ha dengan kata lain 3,7 % per tahun, padahal menurut data tersebut deforestrasi nasional 1,5 %2. Menurut Ir Santoso N Kanwil Kehutanan Kalsel dari luasan lahan HPH di Kalsel tercatat 868 ribu Ha dan yang masih merupakan hutan yang baik tinggal 150 ribu Ha pada tahun 1997.1 Sedangkan pada tahun 1993 – 2004 deforestasi sebesar 90.752 ribu ha pertahun. Berdasarkan analisis citra landsat tahun 2003 hutan primer kalsel hanyalah seluas 136.597,161 Ha atau 3% dari total luas wilayah propinsi ini

Sektor pertambangan di Kalimantan Selatan di mulai dengan di keluarkannya kebijakan Kepres No. 49/1981 mengenai Kontrak Pengusahaan Batubara Generasi I atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Di Kalimantan Selatan ada 3 perusahaan yaitu PT. Arutmin, Adaro dan PT. Chong Hua OMD (yang kemudian dicabut ijinnya). Ketiga kontraktor ini diberi cadangan areal sekitar 230.000 hektar. Lokasi tambang Arutmin berada di Kabupaten Kota Baru, sementara Adaro di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong, sedangkan Chung Hua OMD di Kabupaten Banjar. Arutmin dan Adaro berpatungan dengan Broken Hill Property (BHP), perusahaan tambang batu bara dari Australia

Pada tahun 1993, jumlah perusahaan pertambangan dengan menggunakan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) bertambah dengan dikeluarkannya Kontrak Pengusahaan Batubara Generasi II melalui kebijakan Kepres No. 21/1993 terdiri dari 5 perusahaan yaitu PT. BCS, Bantala CM, Antang Gunung Meratus, Jorong Barutama, Borneo Indobara.

Kontrak Pengusahaan Batubara Generasi III di keluarkan dengan kebijakan Kepres No. 75/1996 terdiri dari 11 perusahaan yaitu PT. Mantimin Coal Mining, Bara Pramulya Abadi, PT. Generalindo Prima Coal, Wahana barata Mining, Ekasatya Yanatama, Lianganggang Cemerlang, Sinarindo Barakarya, Adibara Bansatra, Bukit Kalimantan Indah, PT. Senamas Energindo Mulai, PT. Kalimantan Energi Lestari.

Jika diurut alur eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Selatan dimulai dengan eksploitasi hutan pada akhir 60-an dan mengalami kebangkrutan pada awal tahun 2000. Setelah hutan dijarah oleh kegiatan penebangan eksploitasi sumber daya alam dilanjutkan oleh kegiatan Perkebunan dan Pertambangan terutama pertambangan batubara. Hutan yang bangkrut dan industri perkayuaan meningkat adalah salah satu alasan pemerintah untuk membangun hutan tanaman industi (HTI), sekarang ini terdapat 15 HTI murni dan 4 HTI Transmigrasi. Perkebunan skala besar kelapa sawit mencapai kemajuan pesat mencapai luasan sekitar 173,392 ha pada tahun 2006.

Disektor pertambangan terjadi hubungan mutualis antara HPH. Fasilitas yang dibangun HPH sebagai pendahulunya maupun status kawasan sangat membantu ekspolitasi pertambangan menjadi lebih mudah. Jalan angkut logging HPH PT. Sumpol Timber yang sudah hampir bangkrut digunakan dengan mulus oleh perusahaan pertambangan besar PT. Arutmin di daerah Satui. Jalan logging HPH PT. Alam Unda di manfaatkan oleh KP-KP kecil maupun pelaku Penambangan Tanpa Ijin (PETI) sebagai jalan angkut hasil eksploitasi baru bara. Status HPH menyebabkan hilangnya hak masyarakat atas sumber daya alam karena dengan menjadi wilayah konsesi HPH maka otomatis hak rakyat dianggap tidak ada, hal ini banyak tidak disadari masyarakat setempat. Ketika konsesi HPH di konversi menjadi kawasan pertambangan maupun perkebunan tentunya pengusaha akan mendapat kemudahan. Bisa saja pengusaha pertambangan maupun perkebunan berpendapat bahwa hak rakyat terhadap kawasan tidak ada sejak adanya HPH di kawasan tersebut. Praktek perampasan hak rakyat tanpa negosiasi ganti rugi terjadi pada masa orde baru misalnya saja masyarakat Dayak Samihim yang dulunya diwilayah mereka terdapat konsesi HPH PT. Pamukan Djaya ketika ijinnya di rubah menjadi perkebunan kelapa sawit maka perusahaan dengan seenaknya saja menghancurkan ladang, kebun rotan, kebun kopi karena hanya dianggap tanaman liar saja.[13]. (Praktek serupa di sektor pertambangan dokumen contoh kasusunya masih dicari).

Pesatnya eksploitasi sumber daya alam menyebabkan banyaknya terjadi tumpang tindih maupun rebutan lahan. Belum berakhirnya episode HPH secara tuntas perkebunan dan pertambangan mulai marak. Begitu pula Hutan Tanaman Industi, belum selesai ditanami sudah ada blok-blok konsesi pertambangan di kawasan tersebut. Begitu pula antara perkebunan dan pertambangan saling berebutan lahan.

Menurut data dari dinas kehutanan tahun 2006 kawasan tambang yang tumpang tinduh dengan kawasan pengusahaan hutan baik itu HPH maupun HTI terdapat sedikitnya 18.101 Ha. Lima perusahaan HTI yang tumpang tindih dengan tigabelas perusahaan tambang PKP2B maupun KP. Empat perusahaan HPH dari lima perusahaan HPH aktif yang tumpang tindinh dengan sembilan perusahaan tambang PKP2B maupun KP.

Berdasarkan catatan Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel, 290 ribu hektare (Ha) HTI tumpang tindih dengan lahan batu bara. “Itu tersebar di berbagai wilayah Kalsel,” kata Kadishut Ir Sony Partono. HTI tersebut ada yang sudah digarap, ada yang belum. “Kita meminta kuasa pertambangan (KP) yang melakukan pinjam pakai lahan atau mengubah fungsi untuk melengkapi persyaratannya,” kata kepala dinas kehutanan ini. Salah satu perusahaan yang harus memenuhi persyaratan Departeman Kehutanan adalah PT Gunung Antang.

Pertambangan pertambangan yang berada di kawasan hutan berdasarkan data dinas kehutanan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Status kawasan Hutan

Luasan

Jumlah Perusahaan

Keterangan : jumlah dihitung berdasarkan data perkabupaten sehingga perusahaan yang berada di lebih dari 1 kabupaten akan di hitung beberapa kali misalnya PT. Arutmin yang berada di 3 Kabupaten maka di hitung 3 kali. Tabel diolah berdasarkan data tumpang tindih pertambangan di kawasan hutan tahun 2006dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan

Gambar. Peta tumpang tindih Kawasan Hutan, konsesi HPH aktif, Konsesi HTI dan Konsesi Pertambangan

Dari data kawasan hutan yang dilepas menjadi perkebunan pada tahun 2001 terjadi tumpang tindih kawasan perkebunan dengan kawasan pertambangan seperti tabel di bawah ini :

Perusahaan Perkebunan

Jumlah Perusahaan Tambang

POLA

Luas (Ha)

Data diolah bersumber dari peta pelepasan lahan untuk kegiatan perkebunan Departemen Kehutaan RI tahun 2001

Salah satu kasus yang muncul kemedia mengenai tumpang tindih kawasan perkebunan dengan pertambangan adalah Konflik PT Gawi Makmur Kalimantan (PT GMK) dan CV Putra Parahyangan Mandiri (PPM). PT. GMK merupakan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Sekapuk, Setarap, Batu Barat Jombang, dan Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan CV. PPM merupakan perusahan pertambangan yang memiliki KP, perusahaan ini kemudian mengontrakan lahannya ke PT Usaha Kawan Sejati . PT. GMK melaporkan CV. PPM dengan tuduhan melakukan penambangan di wilayah HGU mereka dan menuntut Bupati Tanah Bumbu[14] untuk membatalkan SK Bupati Tanah Bumbu No 545/53-EX/KPD.PE tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi (TB.04 JUNPR 49) atas nama CV Putra Parahayangan Mandiri.[15]

Semasa orde baru berkuasa sampai dengan menjelang otonomi daerah di Kalimantan Selatan terdapat konsesi pertambangan dengan perijinan PKP2B seperti di bawah ini :

PKP2B berdasarkan tahapan kegiatannya

Penyelidikan Umum

Eksplorasi

Eksploitasi

Produksi

Total

Sumber : Statistik Mineral & Batubara Indonesia tahun 2005. Departemen ESDM

PKP2B berdasarkan Generasinya

Status Kontrak

Jumlah Perusahaan

Tahun Keluar Ijin

Luas Total

Sumber : Statistik Mineral & Batubara Indonesia tahun 2005. Departemen ESDM

Direktorat Jenderal pertambangan Umum bersama Kanwil Pertambangan Kalimantan Selatan pengembangkan pola pertembangan skala kecil berbentuk KUD seperti KUD Maduratna Pengaron, KUD Karya Usaha dan KUD Bersama di Kabupaten Tapin dan Banjar[16]. Sehingga mulai tahun 1990 pemerintah pusat mengeluarkan kuasa pertambangan skala kecil pada 7 buah koperasi serta 1 buah perusahaan negara dengan luasan total 276.792 Ha.

Kebijakan memberikan izin pertambangan memberi peluang terjadinya perampasan hak-hak atas kehidupan yang layak bahkan dapat menggusur pemukiman. Penambangan batu bara di Kabupaten Balangan, misalnya, berdampak terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat. Akibat aktivitas tambang di kabupaten ini, dua desa ikut lenyap yaitu Lamida Atas di Kecamatan Paringin dan Wonorejo di Kecamatan Juai. Penambangan batu bara di tempat itu telah membuat desa itu tergusur seiring perluasan areal tambang PT Adaro Indonesia 2003 lalu. Perusahaan PMA itu melakukan pembebasan lahan dan memaksa warga pindah ke desa lain setelah diganti rugi. Beberapa infrastruktur milik pemerintah seperti sekolah dan balai desa hingga tempat ibadah juga ikut tergusur. Tak terkecuali objek wisata gunung Tutupan dan Gunung Jejer Walu yang berbatasan dengan Tabalong. “Kegiatan pertambangan juga banyak menutup DAS, sehingga membuat genangan air. Bahkan pertanian dan perkebunan warga selalu dikalahkan jika ada lahan yang mengandung tambang mineral.[17]

D. Pasca-Suharto

Terdapat perbedaan yang cukup besar tentang skala dan tingkat eksploitasi di masa sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan. Pada masa setelah regim Orde Baru berganti, total ijin Kuasa pertambangan masih (yang telah?) dikeluarkan pemerintah pusat, yaitu 37 buah kuasa pertambangan dengan total luasan 131.258 Ha.

Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, pemerintah dalam hal ini Dirjen Pertambangan ? mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 75/2001 yang memberikan kewenangan kepada para bupati untuk mengeluarkan izin pertambangan berupa Kuasa Pertambangan (KP). Sejak itulah setiap kabupaten seakan berlomba lomba mengeluarkan ijin pertambangan. Banyak KP pertambangan dengan ukuran kecil diberikan pemerintah kabupaten. Obral KP“100” banyak dikeluarkan pemerintah kabupaten dengan ukuran 100 hektar-an[18].

Sampai dengan tahun 2005 saja, enam bupati di Kalsel sudah mengeluarkan ijin Kuasa Pertambangan (KP) kepada 326 perusahaan pertambangan.[19] Namun data mengenai siapa perusahaanya, berapa luasan dan dimana lokasi tambangnya pada saat ini masih sulit di dapatkan secara resmi oleh tim studi. Sedangkan berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Pertambangan Propinsi per-November 2004 sedikitnya terdapat 267 perusahaan dalam berbagai tingkatan.

Model Pertambangan skala kecil yang sudah dikembangkan sejak tahun 1990 kemudian dilembagakan dalam sebuah Keppres RI No. 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan. Salah satunya mengatur Pertambangan Skala kecil, inilah juga yang memiju lajunyajumlah kuasa pertambangan pada masa otonomi daerah karena orang/kelompok usaha mendapat kemudahan membuat unit usaha pertambangan dan tentunya didukung oleh kemudahan dari pemerintah (lihat tipologi pertambangan). Salah satunya adalah pemerintah kalimantan selatan memberikan fasilitas jalan negara sebagai jalan angkut batu bara.

Banyak KP yang ternyata tumpang tindih dengan konsesi pertambangan lainnya seperti PKP2B. Banyaknya permasalahan konflik lahan antar pengusaha mengenai tumpang tindih lahan menyebabkan pemerintah mengeluarkan SURAT Edaran (SE) Nomor 1614 Tahun 2005 tentang ketentuan agar kepala daerah tidak membuat izin KP. Namun akhir tahun 2006 surat ini dicabut (apa tahu cerita dibalik ini?) dan pemerintah kabupaten di perbolehkan lagi mengeluarkan ijin Kuasa Pertambangan. (angka berapa persen lahan kabupaten di kalsel memiliki konsesi pertambangan, dugaannya sekitar 40 – 50%).


[1] Tulisan ini sebagian besar merujuk dari Buku Sejarah Kalimantan Selatan edisi soft file pada bab zaman baru

[2] Dikutip pada Buku Sejarah Banjar pada bagian zaman baru hal 158

[3] Dikutip pada Buku Sejarah Banjar pada bagian zaman perintis kemerdekaan hal 20

[4] Dikutip pada Buku Sejarah Banjar pada bagian zaman baru hal 158

[5] Lihat struktur klas masyarakat di kerajaan Banjar

[6] Merujuk dari kesepakatan dari Mangkubumi Pangeran Hidayat dan Kolonel Andresen untuk memulihkan keadaan. Dengan Siasat menempatkan Pangeran Hidayat sebagai Sultan dan menurunkan Pangeran Tamjidillah pada tanggal 25 Juni 1859 karena Belanda menilai penyerangan tambang merekaberkaitan dengan kekuasaan di Kerajaan Banjar. Pangeran Hidayatulllah dinilai sebagai tokoh penting dalam penyerbuan ke tambang mereka sehingga harus di jinakkan.

[7] Dikutip pada buku sejarah kalimantan selatan bagian zaman baru hal 72-73

[8] Dikutip pada buku sejarah kalimantan selatan bagian zaman perintis kemerdekaan hal 20

[9] Dikutip pada buku sejarah kalimantan selatan bagian zaman baru hal 73

[10] J. Thomas Lindblad, op.cit. hal. 89-90. Dalam buku sejarah kalimantan selatan bagian zaman perintis kemerdekaan hal 21

[11] Sejarah Ringkas Industri Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia, diambil dari website ESDM

[12] Sejarah Ringkas Industri Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia, diambil dari website

1 Statistik kehutanan Kalsel97/98

2 Seperti yang di tuturkan Ka. Biphut Wil. V Kepada Kalimantan Post 14 Juni 00

3 Banjarmasin Post 2 Agustus 1998

[13] Lihat laporan Advokasi perkebunan besar kelapa sawit Dayak Samihim dan Laporan Studi Sistem Hutan Kerakyatan Walhi Kalsel, 1998-1999

[14] Sewaktu itu dijabat oleh Bupati Sukardhi yang merupakan bupati carateker yang tak berwenang mengeluarkan produk keputusan prinsip seperti mengeluarkan izin KP. izin KP tersebut juga tidak berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sesuai dengan pasal 20 ayat (1) UU No 32/2004. Izin KP yang dikeluarkan juga tak memuat ukuran skala yang ditetapkan oleh PP No 32/1969 tentang ketentuan pokok pertambangan. Menurut putusan peta lampiran, lokasi kegiatan meliputi sungai Batulaki. Padahal melakukan kegiatan di sempadan sungai tak diperkenankan oleh UU No 23/1997 tentang lingkungan hidup.

[15] Radar Banjarmasin, 15/10/2006

[16] Konflik Di Daerah Pertambangan, LIPI 2004

[17] Banjarmasin Post, 07/08/2006

[18] Lihat tabel tumpang tindih kuasa pertambangan dengan kawasan hutan atau tabel kuasa pertambangan di Kabupaten kotabaru pada lampiran

[19] Kompas, Jumat, 28 Juli 2006

Iklan
22
Jun
07

Penambangan Batu Bara dan Kesehatan Lingkungan

Oleh Human Arifin, SKM

KUALITAS lingkungan yang sehat adalah keadaan lingkungan yang bebas dari risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Manusia dihadapkan pada masalah kehidupan yang sangat kompleks. Setiap manusia akan sadar bahwa krisis kehidupan ini akan dialami dan mengancam eksistensi manusia secara keseluruhan. Jauh hari manusia telah berusaha untuk mencegah terjadinya krisis sumber daya alam. Sumber daya alam yang terbatas harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan pengerukan seminimal mungkin. Segala sumber daya alam dalam penggunaannya dilakukan penuh penghematan.

Namun ternyata usaha tersebut hanya teori belaka.Sebab pada kenyataannya manusia seperti lupa diri, semena-mena mengeksploitir sumber daya alam untuk memenuhi tuntutan kehidupan yang tak ada batasnya itu.

Setiap jengkal tanah digerogoti, kandungan bahan tambang disedot, hutan dan bukit dipangkas dan berbagai jenis kendaraan bermotor serta mesin-mesin berat seolah berlomba menyumbangkan gas karbon monoksida serta partikel-partikel padat ke udara bebas. Dampak lingkungan yang demikian, sadar atau tidak akan menjadi bencana berupa polusi/pencemaran serta menimbulkan kerusakan lingkungan yang akan mengancam kehidupan kita.

Memang sulit dipahami dan memberikan bukti yang meyakinkan bahwa pencemaran/polusi pasti akan menjadi penyebab timbulnya bermacam-macam penyakit. Akan tetapi bukti yang kuat menunjukkan bahwa polusi/pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut logika udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang penyakit pernafasan seperti influensa, bronchitis dan pneumonia serta penyakit kronis seperti asma dan bronchitis kronis.

Pencemaran/polusi udara tidak hanya merangsang berbagai penyakit kronis. Anak-anak juga bisa terjangkit, terutama yang tinggal di daerah yang berudara kotor. Mereka lebih sering mengalami rasa sakit pada dada dibanding anak-anak yang menghirup udara bersih. Mereka biasanya juga baru merasakan sakit serius beberapa atau puluhan tahun kemudian.

Sangat disayangkan pengusahaan dan cara penambangan batu bara tersebut belum memprhatikan faktor kelestarian dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Bila ditinjau dari segi kesehatan masyarakat, ada upaya-upaya yang akan dilakukan yang bertujuan untuk mengadakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap faktor yang dapat menimbulkan suatu penyakit, secara epidemiologis yang berkisar pada keseimbangan host-agent-environment.

Upaya pencegahan dabn penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh penambang batu bara dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, untuk dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Pertama pendekatan teknologi, dengan orientasi teknologi preventif [control/protective] yaitu pengembangan sarana jalan/jalur khusus untuk pengangkutan batu bara sehingga akan mengurangi keruwetan masalah transportasi. Pejalan kaki [pedestrian] akan terhindar dari ruang udara yang kotor. Menggunakan masker debu [dust masker] agar meminimalkan risiko terpapar/terekspose oleh debu batu bara [coal dust].

Kedua, pendekatan lingkungan yang ditujukan bagi penataan lingkungan sehingga akan terhindar dari kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. Upaya reklamasi dan penghijauan kembali bekas penambangan batu bara dapat mencegah perkembangbiakan nyamuk malaria. Dikhawatirkan bekas lubang/kawah batu bara dapat menjadi tempat perindukan nyamuk [breeding place].

Ketiga, pendekatan administratif yang mengikat semua pihak dalam kegiatan pengusahaan penambangan batu bara tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku [law enforcement] dan keempat pendekatan edukatif, kepada masyarakat yang dilakukan serta dikembangkan untuk membina dan memberikan penyuluhan/penerangan terus menerus memotivasi perubahan perilaku dan membangkitkan kesadaran untuk ikut memelihara kelestarian lingkungan. Selain itu perlu diupayakan kajian penelitian yang lebih mendalam.

Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk mewujukan suatu lingkungan yang sehat bebas dari pencemaran. Kerja sama lintas sektoral, polical will pemerintah daerah setempat dan kepedulian instansi terkait dengan dukungan peran serta anggota masyarakat. ###

08
Jun
07

Rakyat Kalsel Berhutang untuk Pengusaha Batubara

Kenapa bisa begitu? Ya…tentu saja bisa.

Tau jalan Lingkar Selatan, jalan yang biasanya dilewati ribuan angkutan batu bara tiap harinya ternyata dibangun melalui hutang ke Bank Dunia. Tidak tanggung-tanggung jalan sepanjang 25,20 km mulai dari Simpang Liang Anggang ke Pelabuhan Trisakti (tentunya stockpile batubara) didanai Bank Dunia sebesar 16 M atau 80 % dari total biaya keseluruhan[1].

Program Kalimantan urban Development Project (KUDP) merupakan sebuah program dari Bank Dunia pada tahun 1997-98 yang bertujuan mengatasi permasalahan perkotaan. Pemerintah mengajukan proyek pembangunan jalan Lingkar Selatan dengan alasan untuk mengatasi kemacetan di ibukota Kalimantan Selatan. Tidak cuma itu Bank Dunia pun sudah menyiapkan hutangan untuk biaya pemeliharaan selama 5 tahun[2].

Benarkah waktu itu jalan-jalan Kalsel macet, boleh dibilang iya. Namun yang memacetkan bukan masyarakat umum namun karena banyaknya angkutan batubara yang berseleweran di Banjarmasin.

Pemerintah telah memfasilitasi pengusaha dengan penyediaan jalan hotmix (wow…jalan terbaik didunia untuk kegiatan pertambangan) untuk mengangkut batu bara dari situs pertambangan ke stockpile. Seharusnya pengusahaalah yang menyediakan sendiri jalan angkut tersebut bukan pemerintah apalagi rakyat yang tiap hari menerima dampaknya. Namun sayangnya fasilitas tersebut ada karena rakyat kalsel yang berhutang dan pengusaha batubara yang memanfaatkannya untuk kesejahteraan pengusaha itu sendiri


[1]1 oktober, Truk Batubara Lewat Lingkar Selatan (LS), Dinamika Berita 18 September 99

[2] Amankan Jalan LS, DPRD akan Panggil Tim Batubara. Kalimantan Post 28 sept 00


08
Jun
07

Dayak Pitap & Tambang Bijibesi

KONFLIK PEMANFAATAN LAHAN & PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DI KAWASAN ADAT DAYAK PITAP

tulisan ini pernah dimuat dalam infosheet yang dikeluarkan oleh komunitas SUMPIT

Pertambangan di Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan yang merupakan sebuah kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan UU RI No 2 Tahun 2003 tanggal 25 Pebruari 2003. Semula Kabupaten Balangan merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan. Kabupaten Balangan akan potensi pertambangan seperti biji besi dengan cadangan lebih dari 5 juta ton, Emas Primer dan sekunder, Batu gamping dengan cadangan lebih dari 1000 juta ton, koalin dengan cadangan hampir 1 juta ton dan yang terbanyak batu bara.

Sebelum adanya pemisahan dengan kabupaten induknya Hulu Sungai Utara telah ada beberapa perusahaan pertambangan besar di kawasan ini seperti PT. Adaro Indonesia, PT. Bantala Coal Mining dan PT. Mantimin yang semuanya bergerak di bidang pertambangan Batu bara. Namun ada pula pertambangan biji besi yang rencana akan di buka, bupati Hulu Sungai Utara Suhailin Muhtar telah menandatangani nota kesepahaman dengan Investor dari Korea yaitu PT. Han In Iron Mining pada tanggal 1 mei 2001 dan pada tanggal 12 April 2002 telah dilakukan penanda tanganan kontrak Karya Pertambangan Biji Besi dengan PT. Sari Bumi Sinar Karya. Rencana investasi pertambangan biji besi tersebut berada Kawasan Hukum Adat Dayak Pitap. Disamping itu pemerintah HSU sudah mencadangkan beberapa kawasan untuk beberapa kawasan pertambangan. Secara umum penyebarannya dapat dilihat pada peta di bawah ini :


no image

sumber peta dari Peta Dinas Pertambangan HSU dan Peta Wilayah Adat Dayak Pitap

Balangan walaupun kini memiliki otonomi sendiri namun secara histori tetap terikat dengan kabupaten HSU terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam termasuk pertambangan. Adanya kesepakatan pembagian hasil yang di peroleh dari kegitan pertambangan sebesar 60 : 40 untuk kabupaten penghasil dengan kabupaten tidak penghasil, jadi walaupun Balangan yang memiliki kawasan pertambangan namun pendapatan yang di dapat harus diserahkan 40 % nya kepada kabupaten HSU. Alasan yang di gunakan bahwa kabupaten HSU akan menerima juga dampak yang di akibatkan oleh aktivitas pertambangan di Kabupaten Balangan.

Pertambangan Besar bukan saja mengakibatkan kerusakan lingkungan juga menyisakan banyak konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber konflik tersebut bisa berupa pengambilan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat secara turun temurun baik itu pemakaian langsung untuk daerah operasi maupun wilayah dampak pertambangan tersebut. Konflik ini timbul bukan hanya terjadi saat berjalannya operasi pertambangan, namun pada saat rencana pertambangan dan pasca pertambangan.

Contoh kasus pertambangan batu bara skala besar PT. Adaro telah mencemari lahan-lahan produksi masyarakat adat Warukin dan sampai sekarang masih banyak yang belum terselesaikan, berdasarkan hasil investagasi komunitas Sumpit tahun 2004 tercatat ada sekitar 168 masyarakat yang masih berproses untuk penyelesaiannya. Masyarakat Dayak Pitap di kecamatan Awayan Kabupaten Balangan sejak tahun 2001 yang wilayahnya di rencanakan menjadi kawasan pertambangan Biji Besi telah menimbulkan konflik baik itu horizontal antar masyarakat, masyarakat sekitar dan pengusaha yang akan melakukan penambangan.

Konflik pertambangan di Dayak Pitap terjadi karena tidak di hargainya masyarakat hukum adat disana dalam memutuskan sebuah kebijakan yang berhubungan langsung dengan wilayahnya, seharusnya ketika bangsa ini yang katanya kedaulatan ada di tangan rakyat ketika akan membuat keputusan penting harus melibatkan masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah kabupaten HSU sebenarnya sudah berkometmen untuk mengakui hak kelola masyarakat dan hak tanah adat melalui sebuah aturan formal. Tanggal 24 April 2001 dilakukan pertemuan di kantor DPRD Kabupaten HSU, ketika itu pihak DPRD sepakat dan berjanji untuk segera membentuk tim, yang bertujuan untuk menilai keberadaan hak Ulayat dari masyarakat Dayak Pitap. Mengacu pada peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat maka untuk pengakuan tersebut harus ada penelitian terlebih dulu. Bahkan pada tanggal 19 Mei 2001 di Aula DPRD HSU dilakukan pertemuan lagi dan waktu itu pa’ Morhan yang merupakan wakil ketua DPRD HSU meminta permasalahan pentandatanganan MoU pertambangan tidak dibicarakan dulu namun lebih memokuskan pada apa yang sudah lama di bicarakan dengan mengatakan bahwa SK pembentukan tim akan keluar paling lambat awal pekan, sedangkan rencana pertambangan di bicarakan setelah adanya hasil tim penelitian ini. Tapi sampai sekarang ketika perusahaan sudah mengantongi ijin eksplorasi tim tersebut belum juga ada.

Sejarah Pertambangan Biji Besi di Kawasan Hukum Adat Dayak Pitap

Pertambangan biji besi di Dayak Pitap sudah dimulai sejak jaman penjajahan Jepang, menurut masyarakat sudah beberapa kali orang luar negeri datang ke Tanalang. Mereka mengambil biji besi dengan cara membuat lubang-lubang (sampai sekarang lubang itu masih ada). Masyarakat disana dipekerjakan untuk mengangkut hasil tambang tersebut dengan cara di pikul sampai ke Bihara yang jaraknya lebih dari 15 km dari lokasi pertambangan.

Pada masa sekarang pertambangan biji besi kembali akan digali ini ditandai dengan dikeluarkannya kontrak karya pertambangan kepada PT. Sari Bumi Sinar Karya yang merupakan perusahan pertambangan Korea yaitu PT. Han In Iron Minning pada tahun dengan luasan konsesi seluas 3.604 Ha.

Dari peta rencana eksplorasi yang di buat oleh PT Sari Bumi Sinar Karya, wilayah yang akan di eksploitasi akan di bagi dalam 3 zona eksploitasi dengan totol luasan 990 Ha. Wilayah yang akan dieksploitasi terdapat di kaki gunung Hauk Laki dan sebagian Hauk Bini yang merupakan daerah keramat masyarakat, gunung Tanalang yang merupakan sumber mata air kampung Iyam dan daerah G. Batu Berani yang merupakan wilayah perkebunan karet masyarakat dan tempat keramat juga. Banyaknya investor yang berlomba masuk kekawasan Dayak Pitap untuk kegiatan pertambangan. Dari hasil wawancara dengan bupati Hulu Sungai Utara Fahrudin, telah ada beberapa perusahan yang berminat mengelola pertambangan di kawasan hukum adat Dayak Pitap yaitu PT. Han In Iron Mining (PT. Sari Bumi Sinar Karya), PT. Sebuku Iron, PT. Loan dari Cina, PT. Bhenika Utama, PT. Sada Jiwa Niaga Indonesia, PT. Tanalang. Padahal yang mendapatkan KP hanyalah PT. Han In Iron Mining. Namun yang telah mendapatkan ijin hanyalah Kontrak Karya (KK). PT. Han In Iron Mining dan Kuasa Pertambangan (KP) PT. Sebuku Iron Latentic

Kawasan Mana Saja Yang Akan yang di Tambang

Kawasan yang di telah diberikan dan yang cadangkan oleh pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai kawasan Pertambangan di wilayah hukum adat Dayak Pitap berdasarkan peta yang dikeluarkan Dinas Pertambangan HSU dapat dilihat pada peta berikut ini :

no image

Dari hasil investigasi bahwa luasan pertambangan tersebut adalah 3.604 Ha, daerah itu sekarang merupakan wilayah yang berfungsi menurut masyarakat sebagai kawasan keramat, lindung, produksi ekonomi, perladangan dan pemukiman. Berdasarkan hasil lokakarya rencana penyusunan tata ruang wilayah adat maka pemanfaatan lahan terbagi dari

Dampak Yang Akan di timbulkan pada Kawasan Hukum Adat Dayak Pitap

Bagaimanapun pertambangan tidak bisa di pungkiri selalu menimbulkan dampak negatif bagi kawasan yang di tambang dan lingkungan di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut. Yang pasti akan terjadi adalah perubahan fungsi kawasan yang berujung pada konflik pemanfaatan ruang kelola, agraria dan hak kelola rakyat. Apalagi kalau peran-peran penting rakyat di kawasan pertambangan sudah dihilangkan dalam memutuskan sebuah kesepakatan apalagi itu terjadi antar negara.

Berdasarkan peta kawasan Pertambangan yang di keluarkan oleh Dinas Pertambangan HSU di analisis secara spasial dengan fungsi kawasan yang ada maka akan terlihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1. Perkiraan kehilangan fungsi kawasan akibat aktivitas pertambangan

Nama Perusahaan

Fungsi Kawasan Yang Akan Hilang (dalam Hektar)

Jumlah (dalam Ha)

Keterangan : Fungsi lainnya merupakan kawasan yang belum teridentifikasi secara jelas fungsinya dari segi perhitungan luas, namun dari tinjauan lapangan kawasan tersebut berfungsi sebagai hutan lindung, Hutan Produksi Ekonomi Rakyat, Perladangan dan Pengembangan Ekonomi. Perhitungan luasan merupakan perhitungan kasar dan hanya digunakan untuk melihat ancaman konflik. Data diolah berdasarkan analisis spasil oleh tim GIS Komunitas Sumpit bersumber dari Peta Tambang yang di keluarkan oleh dinas Pertambangan HSU tahun 2002, Peta Wilayah Adat dayak Pitap tahun 2002 dan Peta Rencana Tata Ruang Adat Dayak Pitap tahun 2001

Dari rencana pemanfaatan lahan untuk pertambangan maka fungsi-fungsi kawasan berdasarkan aturan adat dan kondisi masyarakat saat ini maka terlihat berapa luasan fungsi kawasan (pemanfaatan lahan) yang terancam oleh kebijakan pertambangan.

Kawasan hutan inti yang akan hilang sebanyak 12% dari total fungsi kawasan yang ada sekarang ini. Celakanya kawasan yang di kapling menjadi kawasan pertambangan PT. Sari Bumi Sinar Karya (Han In Iron Mining) merupakan tempat utama dari kawasan hutan inti yaitu Gunung Hauk. Kawasan Hutan Inti yang tersisa berada di hulu-hulu sungai Pitap yang juga memiliki potensi pertambangan yang sangat mungkin suatu ketika kawasan ini akan ditambang.

Kawasan Hutan lindung akan mengalami kehilangan luasan sekitar 75 % dari total fungsi kawasan semula. Kawasan Hutan Lindung tersebut merupakan tempat mata air bagi Daerah Aliran Sungai Pitap.

Kawasan Hutan Produksi Ekonomi Rakyat yang merupakan sumber perokonomian masyarakat akan hilang sebanyak 60 % dan ternyata kawasan yang tersisa bukan sumber ekonomi utama yaitu kebun karet tapi merupakan sumber-sumber ekonomi tahunan yang terdiri dari buah-buahan. Kebun karet hanya berada di kelompok Balai Kambiyain itupun merupakan perkebunan muda yang bekas perladangan. Itu berarti masyarakat hukum adat Dayak Pitap secara umum akan kehilangan sumber kehidupan yang sudah ada.

Kawasan Perladangan dan Pengembangan Ekonomi tanaman musiman akan kehilangan sebesar 86 % dari total kawasan yang berfungsi sebagai tempat berladang dan sumber ekonomi musiman/tahunan. Kelompok Balai Iyam yang terdiri dari Iyam, Bayuana, Rantau Paku dan Landas terancam sama sekali tidak memiliki lahan untuk berladang lagi. Begitu pula Kelompok Ajung yang terdiri dari balai Nanai, balai Ajung Hulu, balai Ajung Hilir terancam tidak bisa berladang lagi karena yang tersisa untuk lahan perladangan hanya berada disekitar Parantungan. Karena perladangan merupakan inti dari adat mereka maka secara tidak langsung maka adat mereka terancam akan hilang bersama dengan waktu dan lajunya eksploitasi pertambangan di kawasan hukum adat.

Kawasan lain yang merupakan kawasan perkampungan dan daerah yang belum teridentifikasi jelas luasannya, secara administratif berada pada desa Langkap dan Miyanau juga akan terancam kehilangan fungsi kawasan sebesar 52%. Kawasan yang terancam terbanyak berada di kawasan Balai Panikin dan Japan, pertambangan yang telah mendapat ijin pemerintah adalah pertambangan batubara PT. Bantala Coal Mining walaupun sekarang ini tidak beroperasi lagi. Menurut beberapa sumber, pertambangan ini akan kembali beroperasi. Di wilayah Balai Panikin dan Japan di rencanakan sebagai jalan angkut (houl road) hasil tambang biji besi PT. Sari Bumi Sinar Karya. Survey pembuatan jalan telah di lakukan pada awal tahun 2004, namun kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan perusahaan karena tim survey di usir masyarakat setempat.

Kawasan Pemukiman secara umum dari hasil analisi spasial, hampir seluruhnya terancam tergusur kecuali kampung Langkap, Raranum dan Kaitan. Beberapa kampung malahan termasuk dalam zone eksploitasi pertambangan berdasarkan data wilayah tambang dalam laporan penyelidikan umum PT. Sari Bumi Sinar Karya seperti Ajung Hulu, Ajung Hilir, Landas dan Rantau Paku/Tugu. Ajung Hulu dan Ajung Hilir berada tepat di bawah gunung Batuberani yang merupakan sumber utama biji besi dengan potensi 64.800 ton berkadar rata-rata 54,8 %. Rantau Paku/Tugu dan Landas berada di sekitar gunung Tanalang yang memiliki potensi bijih deluvial sebanyak 2,0446 juta ton dan 2,9535 juta ton dengan kadar 58 keatas.

Konflik

Secara nyata konflik Agraria dan PSDA belum jelas terlihat namun oleh masyarakat ini sangat dirasakan. Konflik in bermula dengan di keluarkannya ijin pertambangan oleh pemerintah RI. Dengan adanya ijin tersebut maka pihak perusahaan berhak melakukan kegiatan pertambangan di kawasan Dayak Pitap walaupun tanpa persetujuan masyarakat setempat.

Konflik terjadi karena wilayah yang akan di jadikan pertambangan beberapa merupakan kawasan penting yang ditinjau dari segi hukum adat merupakan kawasan yang tidak bisa dirubah untuk keperluan lain. Kawasan tersebut merupakan hutan keramat yaitu di beberapa tempat di G. Tanalang dan di kaki G. Hauk. Selain itu kawasan yang menjadi sumber ekonomi utama dan perladangan telah menjadi kapling kawasan pertambangan. Hukum adat di Dayak Pitap jelas meyatakan bahwa tidak ada tanah yang bisa dimiliki secara pribadi dan sistem jual beli tanah. Penguasaan tanah yang ada dikarenakan adanya tanaman hak milik pribadi yang tumbuh di tanah tersebut.

Masyarakat merasa berhak atas kawasan tersebut dikarenakan mereka telah mengelola kawasan tersebut sebelum adanya negara ini, sedangkan pihak pemerintah juga merasa ini adalah hak negara. Alasan lama kembali di pakai oleh pemerintah Kabupaten Balangan sebagai kabupaten baru yang harus membangun tidak ada pilihan alternatif sumber dana cepat selain dengan memanfaatkan karunia Tuhan YME yaitu tambang biji besi. Bedanya kepentingan antara masyarakat hukum adat Dayak Pitap dengan pemerintah serta pengusaha menimbulkan sebuah konflik hak pengelolaan wilayah adat dan konflik keruangan yaitu pemanfaatan lahan.

Konflik rencana pertambangan di Dayak Pitap yang terus berlanjut, masyarakat Dayak Pitap berinisiatif melaksanakan pertemuan dengan pemerintah dalam upaya penyelesaiannya. Lokarya perumusan permasalahan kembali di lakukan pada tanggal 21 Juni 2004 telah menghasilkan beberapa rumusan yaitu :

Aturan Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ada 3 aturan kelola Adat di Dayak Pitap :

  1. aturan kelola masyarakat (di dalam masyarakat Adat Dayak Pitap),
  2. aturan kelola bersama (bekerja sama dengan pihak luar misalnya masyarakat di luar masyarakat adat, pengusaha dll
  3. aturan kelola pemerintah (hubungan dengan kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan SDA di Dayak Pitap)

Aturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam di dalam Masyarakat Adat Dayak Pitap adalah sebagai berikut

  • Menggunakan aturan adat,
  • Kebiasaan Adat istiadat tetap di pelihara (dijaga),
  • Menegakkan Hukum Adat,
  • Hukum Adat di akui secara formal sebagai bagian dari aturan formal
  • Dalam pengelolaan memperhatikan generasi berikut

Aturan yang mengatur pengelolaan apabila ada orang di luar masyarakat adat Dayak Pitap hendak berusaha di kawasan Dayak Pitap secara bersama-sama maka harus mentaati peraturan sebagai berikut :

  • Pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan adat
  • Adanya posisi tawar yang jelas terhadap hak-hak masyarakat adat
  • Dalam pengelolaan bersama pada akhirnya meninggalkan kesan yang baik

Aturan yang mengatur hubungan antara masyarakat adat dengan kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan SDA di Dayak Pitap hanya bersifat perlindungan dan pembinaan.

  • Harus ada jaminan perlindungan masyarakat Hukum Adat dalam bentuk peraturan Daerah (Perda)
  • Pemerintahan harus menghormati aturan Hukum Adat istiadat

Syarat untuk pelepasan tanah atau lahan di wilayah adat Dayak Pitap untuk pemanfaatan oleh orang luar

· Harus ada kejelasan batas pemanfaatan lahan yang di gunakan dengan wilayah kelola masyarakat

· Masyarakat berhak menentukan daerah yang boleh ditambang dan yang tidak boleh berdasarkan aturan adat

· Wilayah keramat adat harus di keluarkan dalam pengelolaan usaha

Ganti rugi atas hilangnya/diambilnya tanah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat Dayak Pitap

  1. Ganti rugi tanah dalam bentuk menjadi bagian kepemilikan usaha seperti saham atau fee
  2. Setiap ganti tanam tumbuh di bayarkan secara orang perorang kepemilikan, dengan pertimbangan :
  • Jenis Pohon
  • Tergantung pada hasil dari pohon tersebut misalnya karet muda dengan karet tua akan beda jumlah latek yang dihasilkan, begitu pula besar kecilnya
  • Jauh dekatnya jarak lokasi tanaman dengan lokasi usaha
  1. Bagi masyarakat yang hilang mata pencahariannya akibat dari pelepasan lahan, berhak mendapatkan bantuan untuk membuka usaha/mata pencaharian baru seperti peternakan, perikanan dan perkebunan dll melalui kegiatan pelatihan, permodalan, pembinaan. Pengembangan usaha baru tersebut harus memperhatikan potensi yang ada, kesesuaian budaya masyarakat dan peluang pasar.
  2. Pelepasan lahan untuk kegiatan usaha harus di ganti dengan penyediaan sarana dan prasana yang dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat adat, ganti rugi sosial dan lingkungan tersebut berupa :
  • Transportasi/jalan dan jembatan
  • Sarana pendidikan dari TK – SLTA termasuk penyediaan perumahan, guru-guru, bea siswa kesehatan (sarana kesehatan) dengan biaya pengobatan murah
  • Sarana rumah ibadah/balai adat
  • Balai pertemuan/kantor lembaga adat
  • Sarana air bersih (PDAM)
  • Fasilitas Penerangan
  • Pemukiman masyarakat
  • Reklamasi lahan
  • Hak Penggunaan Pasca Tambang kembali kepada masyarakat
  • Adanya kejelasan dana CD untuk pengembangan ekonomi dan Fasilitas/infrastruktur
  • Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal yang bersentuhan langsung dengan kegiatan usaha sebagai pekerja di perusahaan dengan memberikan pelatihan/keterampilan

  1. Kontraktor yang bekerja sama dengan perusahaan harus membayar sumbangan rutin kepada lembaga adat.

Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi merupakan aturan bagaimana cara penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari, adapun cara membicarakan dan mengurusnya adalah sebagai berikut :

  1. Segala permasalahan bersama diselesaikan dengan musyawarah melalui forum (wadah) bersama yang bersifat permanen (tetap) dalam penyelesaian konflik terdiri dari pemerintah, masyarakat adat dayak Pitap, Investor (pengusaha) dan mediator independent (penengah yang tidak memihak)
  2. Ada tim penyelesaian konflik di tingkat masyarakat adat yang di bentuk oleh kelembagaan adat yang di jamin keberadaannya oleh pemerintah
  3. Harus ada sosialisasi terlebih dulu dengan masyarakat
  4. Pengusaha yang masuk ke wilayah adat Dayak Pitap harus melalui kelembagaan adat dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, selama kegiatan (tapi bukan dalam hal pengerjaan tambang) dan pasca (setelah) tambang. Peran masyarakat sampai pada tingkat pengambilan keputusan
  5. Kesepakatan-kesepakatan kerjasama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis
  6. Penentuan nilai tanam tumbuh melihat perhitungan yang layak dan merupakan kesepakatan bersama dan harus melibatkan kepada yang punya kebun
  7. Bentuk kerjasama usaha di lakukan untuk memenuhi kebutuhan proyek seperti penyedia jasa dan bahan material yang diperlukan perusahaan yang mungkin bisa dikerjakan oleh masyarakat melalui koperasi atau unit usaha kelembagaan adat
  8. Memberikan pelatihan-pelatihan kerja dan rutin melakukan peningkatan kemampuan bagi calon tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Dayak Pitap.
  9. Perekrutan Tenaga kerja untuk masyarakat Dayak Pitap dilakukan oleh kelembagaan adat dengan melihat peluang kerja yang diberikan perusahaan
  10. Adanya kesepakatan/perjanjian tertulis antara pekerja (luar masyarakat adat Dayak Pitap) dengan kelembagaan adat untuk mematuhi aturan adat setempat (Dayak Pitap). Atau adanya klusal (bagian perjanjian) dalam kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan yang mewajibkan kepada pekerja tersebut untuk mematuhi aturan adat Dayak Pitap.
  11. Masyarakat berhak mengawasi kegiatan pertambang
  12. Pemerintah dalam pembuatan dan perubahan dan keputusan yang berhubungan dengan masyarakat adat harus melibatkan tokoh adat/ahlinya
  13. Pemerintah melakukan pendampingan serta pembelaan terhadap komunitas (masyarakat) Hukum Adat untuk penegakan hak adat
  14. Dalam perencanaan pengelolaan Lingkungan (AMDAL) masyarakat harus dilibatkan

Rumusan aturan ini belum merupakan keputusan akhir karena ada beberapa bagian yang harus di perjelas lagi. Misalnya Daerah Keramat, harus jelas di mana saja serta batasannya sampai di mana saja, apakah boleh di ganti secara adat melalui rangkaian acara adat dan yang mana tidak boleh sama sekali. Ini harus di tuangkan dalam sebuah peta yang jelas. Untuk konfensasi atau ganti rugi akibat tergusurnya perkampungan, ini harus diperjelas apakah dilakukan pembuatan pemukiman baru tanpa mengulang kegagalan pemerintah pada masa lampau (ingat pembangunan perumahan di Panyiuran Iyam).

H. Abdurrahman SH. MH seorang ahli dalam bidang agraria dan hukum adat yang kini menjabat Hakim Agung Republik Indonesia memberikan masukan terhadap beberapa keinginan masyarakat tersebut :

Jamin hak masyarakat adat itu sudah di akui oleh UU pasal 18 B ayat 2 tahun 2000 yang isinya adalah negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara republik indonesia yang diartur dalam uu. Dan hendaknya hendak di buat Perda untuk mempertegas namun jangan melampaui batas apa yang tertuang dalam UU.

Dalam kegiatan pertambangan terdapat aturan bahwa lahan atau tanah yang menjadi wilayah pertambangan harus sudah ada pelepasan hak atas lahan tersebut. Maka jelas tempat tinggal atau tanaman milik masyarakat adat Dayak Pitap harus dibebaskan terutama pada wilayah tambang baik itu pada kegiatan eksplorasi maupun eksploitsi. Dalam pelaksanaannya perusahaan akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah untuk pembebasan lahan, posisi masyarakat seharusnya di ayomi oleh pemerintah dengan memperhatikan keinginan masyarakat setempat. Perlu ada sebuah kesepakatan antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat adat sebagai pemilik lahan/tanah adat. Kesepakatan itu harus jelas dan tegasan yang mengikat dengan memperhatikan prinsip apabila tanah diambil maka hak-hak masyarakat adat akan hilang, tapi harus ada ganti rugi yang layak dan sudah diakui dalam hukum internasional dan tidak mesti dibayar dengan uang tapi bisa juga dengan pembangunan fasilitas yang diperlukan masyarakat setempat jika kita diam di daerah tambang maka akan ada ganti rugi, apabila terdapat tanaman yang memang sudah lama seperti tanaman durian maka ganti rugi yang diberikan itu untuk semua masyarakat adat yang ada di daerah itu. Karena di Dayak Pitap merupakan tanah Adat maka ganti ruginya bisa dalam bentuk saham atau fee, beliau memberikan gambaran masyarakat sangat layak dan wajar menerima 10 % dari saham atau keuntungan perusahaan dengan pertimbangan aturan dan nilai Adat

Batas wilayah pengelolaan memang harus jelas. Keramat yg berada di luar atau dilintas kawasan pertambangan bisa di inclave (dikeluarkan). Adakah ada acara pemindahan (lihat kemungkinannya) dengan acara adat. Mempertegas arti keramat, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh di pindah.

Community Development (CD) atau pengembangan/pembangunan masyarakat sekitar baru bisa terlaksana bila perusahaan sudah jalan, tapi ada baiknya juga di pertegas dari sekarang sebagai pegangan bersama yang merupakan kesepakatan awal antara masyarakat dengan pengusaha. CD bisa di mintakan sejak mereka melakukan eksplorasi dan pemasangan konstruksi tanpa menunggu perusahaan tersebut menghasilkan terlebih dulu karena CD merupakan bagian dari biaya produksi perusahaan dan bukan hasil keuntungan perusahaan.

Sedangkan untuk Mitra Usaha sebaiknya dirumuskan tersendiri sehingga bisa dibicarakan sampai keteknis pelaksanaan. Pemakaian tenaga kerja lokal di sesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan magang serta dibuat mekanisme(aturan) pengambilan tenaga kerja oleh kelembagaan adat bagi masyarakat lokal.

Bapak Sefek Efendi sebagai pejabat Bupati Balangan menyarankan aturan yang di buat dalam lokakarya tersebut bisa menjadi pegangan bersama antara masyarakat adat Dayak Pitap, Pemerintah untuk menghadapi pengusaha pertambangan termasuk dalam kegiatan pertambangan lainnya. Namun sebelumnya aturan tersebut di sempurnakan dan perlu adanya konsultasi kembali dengan Pa’ Abdurahman yang juga menjadi pembicara dan pembahas hasil lokakarya tersebut. Adapun aturan tersebut hendaknya diterapkan secara bertahap menurut tahapan operasional perusahaan

Hingga sekarang perusahaan pertambangan belum bisa dengan mudah melakukan aktivitas di kawasan hukum adat Dayak Pitap. Pengusiran sering kali dilakukan oleh masyarakat Dayak Pitap terhadap orang-orang perusahaan, peralatan eksporasi pernah di suruh balik, sampel pernah di rampas, papan pengumuman Amdal pun telah di hancurkan masyarakat, beberapa kali hampir terjadi bentrok. Masyarakat sudah siap melakukan perlawanan jika tetap pertambangan dilanjutkan dan pemerintan serta pengusaha tidak mengakui hak-hak masyarakat hukum adat Dayak Pitap. Sampai sekarang konflik terus berlanjut

Sumber Info sheet :

Hasil Studi Tim SHK Walhi Kalimantan Selatan 2001, Laporan Investigasi Konflik Agraria-PSDA Pertambangan di Warukin oleh Komunitas Sumpit 2004, Laporan Hasil Lokakarya Resulosi Konflik PA-PSDA Pertambangan dengan Pendekatan Hukum Adat. Catatan Perjalanan Kasus Pertambangan Biji besi di Kawasan Adat Dayak Pitap oleh Komunitas Sumpit, Laporan Perkembangan kegiatan SHK Walhi Kalsel 2001,2002,2003, 2004. Peta Rencana Tata Ruang Adat Dayak Pitap 2001, Peta Wilayah Hukum Adat Dayak Pitap 2002 (edisi revisi), Laporan Hasil Penyelidikan Umum PT. Sari Bumi Sinar Karya. 2002. Peta Pertambangan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara-Dinas Pertambangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan oleh Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi Prop. Kalsel 1997.

1997.