komunitas SUMPIT

“Empat hari lalu, seorang warga RT 2 yang sakit parah meninggal di tengah perjalanan saat hendak dibawa ke RSUD Boejasin Pelaihari. Ini semua karena rusak parahnya jalan. Perjalanan ke rumah sakit menjadi sangat terlambat,”
(Anang Ijar, warga Desa Tebing Siring, disampaikan ketika ia yang datang ke redaksi BPost, Jumat (17/3).)
Pa Anang Ijar merupaka salah seorang penduduk yang berada di lingkar pertambangan biji besi di Kabupaten Tanah Laut. Dipakainya fasilitas umum oleh Pihak perusahaan pertambangan untuk pengangkutan biji besi menyebabkan hancurnya jalan tersebut.

Pertambangan Biji Besi di Kabupaten ini dilakukan oleh “the only one” perusahaan Daerah PD. Baratala Agung. Namun perusahaan ini hanyalah menjadi tuan tanah saja, lahan yang diamiliki mereka berikan kepada petani (eh salah, maksudnya penambang) penggarap. Ada sekitar 6 buah perusahaan yang diberi SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai penambang penggarap. Lahan tambang yang diberikan rata-rata dibawah 500 Ha. Saat ini pertambangan berada di Kecamatan Pelaihari.
Penambang Penggarap dari PD Baratala mampu memproduksi 40 ribu ton per bulan. Dan terus berancang-ancang untuk meningkatkan produski maksudnya meluaskan wilayah tambang kebeberapa lokasi tambang lainnya, seperti, di Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar, Desa Sungai Riam dan Tanjung Kecamatan Pelaihari.
Jika dibandingkan dengan kabupaten lain memang Bijih besi dari daerah ini memang tergolong kualitas terbaik. Kadar besi (Fe)nya bisa mencapai 63, sementara di kabupaten lain rata-rata hanya 58.
Cerita tentang perusahaan cukup disini dulu ya, sekarang kita coba jalan-jalan kewilayah tambang dan desa di lingkar (maksudnya disekeliling) pertambangan. Tarik mang….
Sekarang kita sudah masuk desa Tebing Siring, di jalan kita bertemu beberapa truk pengangkut biji besi. Jalan ini memang bukan jalan tambang namun merupakan jalan propinsi. Jangan heran dan tidak usah mengigat-ingat mengenai UU Pertambangan, sebab walaupun sudah diperintahkan penambang harus membuat jalan sendiri tapi itu tidak digubris, lagian pikir mereka perusahaan daerah ini. Sudah umum kok di Kalsel angkutan tambang lewat jalan negara (nanti deh..kami ceritakan mengenai penggunaan jalan umum oleh penambang).
Sekarang kita kembali ke jalan, aduh….hancur…kalau pa Anang Ijar yang merupakan salah seorang warga Tebing Siring bilang “Setengah mati saat melewati jalan ini. Sepeda motor tidak akan bisa lewat,”. Masyarakat setempat yang sebagian besar petani belakangan ini kesulitan memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. Tidak hanya itu, proses belajar mengajar terganggu karena para guru sulit datang. Tapi itu belum seberapa, ada cerita pa Anang yang menyayat hati kami, empat hari lalu, seorang warga RT 2 yang sakit parah meninggal di tengah perjalanan saat hendak dibawa ke RSUD Boejasin Pelaihari. “Ini semua karena rusak parahnya jalan. Perjalanan ke rumah sakit menjadi sangat terlambat,” sesal Anang.

Beruntung desa ini memiliki Kades Hamdi Hasan, seorang pimpinan yang aspiratif, atas desakan warga ia mau menegur perusahaan pertambangan melalui surat secara resmi yang meminta agar aktivitas dihentikan hingga badan jalan diperbaiki pada tanggal 27 Januari ditandatangani Kades Hamdi Hasan. Surat ini ditujukan kepada enam perusahaan penambang bijih besi. Namun pada saat ini (maksudnya tanggal sumber tulisan) tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan.
Cukup ya cerita dari pa Anang, sekarang kita ke Desa Sumber Mulya. Hal yang sama dengan desa sebelumnya kami temui, badan jalan rusak, dan sejumlah rumah warga yang berada di sisi jalan terus menerus tersaputi debu. Masyarakat berani protes, walaupun kesannya masih malu-malu. Mereka membuat perjalannya truk pengangkut biji besi sedikit terganggu dengan cara menghamburkan kayu dan batu besar di sepanjang jalan yang dilewati. Harapannya truk tersebut tidak ngebut sehingga sebaran debu yang ditimbulkan tidak terlalu parah. Tanggapan Perusahaan atas tindakan kecil ini, mereka hanya bisa berjanji akan menyirami jalan tersebut supaya tidak berdebu lagi
Ternyata tidak cuma jalan yang rusak, sungaipun begitu. Celakanya sungai Tabonio merupakan sumber air baku PDAM Pelaihari. Menurut pihak PDAM Sungai Tabonio tercemar oleh limbah penambangan biji besi. Hasil pemeriksaan laboraturium, Sungai Tabonio tercemar oleh Fe (besi). Kadarnya mencapai 25,356 miligram per liter dari standar baku mutu (batas ambang) 5 mg. Tapi hebat dong ya orang Pelaihari, mungkin suatu saat akan lahir gatot kaca pelaihari, manusia berurat besi…he…becanda coy. Tapi kondisi ini tidak bisa dianggap remeh ini logam berat, bayangkan 5 kali lipat dari kadar standart
Bupati Tanah Laut pernah juga jalan-jalan kewilayah tambang. Drs, H, Adriansyah tertegun dibuatnya, Bupati melihat langsung dasyatnya kerusakan lingkungan akibat pertambangan biji besi. Pemandangan Pohon pohon besar tumbang, sungai yang tersumbat, sungai berubah arah dan sungai berair hitam (bukan ekosistem air hitam tapi memang airnya keruh). Bereaksikah bupati atas yang dia lihat, eitt jangan salah duga dulu, ternyata tidak?. Ha…kenapa, justru pemerintah berencana merubah tataruang yang antara lain akan menggeser batas Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam sehingga pertambangan bisa masuk kedalam kawasan yang dulunya hutan. Pemerintah juga mengusulkan revisi atas SK Menhutbun Nomor 453/1999 tentang peta kawasan hutan, ya minta dikecilin gitu.
Perjalanan kemudian kami lanjutkan, tapi sebentar dulu kami mau refresing sebentar, maklum dari tadi yang dilihat jelek melulu. Kata orang dinas Pariwisata disini ada objek wisata yang keren. Di Desa Sungai Bakar Kecamatan Pelaihari ini terdapat obyek wisata gua marmer. woo…keren dong, sudah terbayang asiknya seperti diacara tv jejak petualang dong. Bergegaslah kami kesana, tapi belum sampai dikawasan itu sudah ada portal sepanjang enam meter menghalangi jalan kami. Terpampang tulisan ‘Dilarang masuk areal tambang tanpa izin pihak manajemen.’ Padahal, jalan tersebut adalah satu-satunya akses jalan darat menuju objek wisata gua marmer. Wah repot juga mau wisata harus lapor keperusahaan tambang dulu. Dari informasi masyarakat Hal ini sudah dilakukan satu setengah tahun.

Akhirnya kami masuk ke tempat wisata, seperti informasi pihak dinas Pariwisata disana terdapat jalan bertingkat dari tanah menuju gua. Namun yang ada hanya jalan tambang yang setiap saat disesaki hilir mudik angkutan tambang.
Di kegalauan akibat melihat kondisi yang ada sejenak kami terpikir, Perdulikah perusahaan pertambangan biji besi terhadap masyarakat di lingkar tambang ? Boleh jadi tidak, kenapa asumsi kami seperti itu padahal perusahaan sudah memberikan dana CD. Misalnya saja CV. Karya Bersama sudah memberikan dana CD sebanyak 3 kali terhadap masyarakat selama 2 tahun beroperasi. Pada tahun 2006 perusahaan memberikan Rp. 87,8 jt. Menurut H Kaspul yang punya CV. Karya Bersama, yakni fee desa sebesar Rp 45 juta, dengan perhitungan fee sebesar Rp 1.500 perton batubesi. Kemudian fee untuk KUD Giat Desa Tanjung sebesar Rp. 30juta atau Rp1000 perton, terakhir fee jalan alias uang debu untuk 4 dusun yang dilewati, sebesar Rp12.835.000 dengan perhitungan Rp5000 per rit.

Tapikan dana CD bukan merupakan keperdulian tapi merupakan suatu kewajiban perusahaan kepada masyarakat. Dan ternyata juga masyarakat pun tidak begitu saja mendapatkan dana CD tersebut, namun butuh perjuangan. Misalnya saja uang debu, di dapatkan masyarakat setelah mereka jadi “preman”(menurut Kaspul lho ya, bukan kami yang bilang) dengan menghadang jalan desa yang sering dilalui angkutan biji besi, setelah mereka kenyang makan debu biji besi dan jalanan selama 2 tahun, setelah menikmati menjalani lobang dan lumpur jalanan. Ternyata tidak kami saja yang beranggapan seperti itu, Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut yaitu H. Aus Ansyari kami baca di koran Radar Banjar 11 Maret 2006, kata dia begini “Saya prihatin, banyak penambang di daerah ini lebih menunggu masalah timbul, baru diselesaikan, sedikit yang mau mencegah terjadinya masalah sejak dini,”
Sekarang kita balik ke kota lagi ya, kita mau cari tahu apa yang sudah di dapatkan pemerintah daerah dari kegiatan pertambangan. Pihak dinas Pendapatan dengan bangganya mengatakan, sumbangan pihak ketiga (SPK) pada kuartal II (Agustus) 2006 realisasinya melonjak signifikan lebih dari 200%.Nominalnya, Rp. 554.212.180. Wah banyak ya…tapi kira-kira cukup tidak membayar kerusakan lingkungan, membayar biaya berobat gratis jika kadar Fe di dalam tubuh menjadi penyakit, atau cukup tidak ya membayar kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana ekologis atau biaya sosial lainnya.
Industri biji besi telah banyak dilirik oleh pada investor pabrik baja di Kabupaten Tanah Laut.Tak hanya investor nasional, tapi juga dari luar negeri belakangan mulai berdatangan, di antaranya, Trans Pacific Mercantile (TPM) Ltd dari Hongkong.TPM Ltd berencana menanamkan investasinya dalam skala menengah. Karena itu, tungku peleburan bijih besi yang akan dibangun sebanyak 10 unit. Kapasitas satu unit tungku, 25 MT/HK per bulan. Jadi, produksi yang akan dihasilkan dalam satu bulan sekira 625 MT/25. Wah berapa banyak batubara yang harus disediakan ya. Kok omongannya ke batubara, ya ia lah kan bahan bakar tungku tersebut batubara. Jadi tambang batubara juga akan meningkat. Itu artinya sumber daya alam terus akan dikuras dan alam akan terus merana.

Terima kasih Pa’Eko (Defuti Walhi Kalsel) yang dengan semangat rajin mengirim email berita koran sehingga cerita ini dapat terbangun. Karena bahan cerita diambil dari berita koran:

(B.Post 16 Januari 2007)

(B.Post 18 Maret 2006).

(B.Post 13 September 2006)

(B.Post 7 Oktober 2006)

(B.Post 13 oktober 2006)

(B.Post 14 oktober 2006)

(B. Post 27 September 2006).

Kemudian dikemas ulang dengan “janji” tidak mengurangi substansi isi berita koran tersebut